KPK: Pengelola Parkir Bandara Radin Inten II Tidak Bayar Pajak


Friesmount Wongso, anggota Satgas Pencegahan KPK Wilayah Lampung | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya divisi pencegahan, tengah fokus pada pengoptimalan pendapatan daerah. Salah satu yang sedang disorot oleh KPK adalah soal pajak parkir di Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan.

Friesmount Wongso, anggota Satgas Pencegahan KPK Wilayah Lampung, mengatakan, parkir bandara tetap menjadi kewajiban perpajakan. Pajak daerahnya adalah sebesar 30%, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pihak pengelola bersikeras tidak mau bayar pajak. Kalau pun bayar mereka menawar hanya 5%.

“Dalam rapat terakhir sudah setuju 30%, tapi sekarang malah nawar 5%. Kalau tidak disetujui, dia mengancam mau mundur. Kami sampaikan kalau mau mundur silakan mundur, tapi pajak yang lalu harus dibayarakan. Bagi pelaku usaha yang berminat silakan dengan kontribusi pajak 30%, sesuai aturan hukum,” kata Friesmount saat media briefing di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 7/8/2019.

Dia melanjutkan, pengelolaan parkir di Bandara Radin Inten II diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak dimaksud adalah salah satu perusahaan swasta yang dikelola oleh mantan pejabat eselon Pemprov Lampung, bukan Dinas Perhubungan atau PT Angkasa Pura. Dengan demikian, kewajiban perpajakan harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Selama ini tidak pernah bayar pajak karena berlindung dibalik kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujarnya.(*)

Baca juga KPK Awasi Pilkada 8 Kabupaten/Kota di Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

PT BBJ Salurkan 10 Ton Beras untuk Penanggulangan Covid-19 Lamsel

KALIANDA, duajurai.co – Kepedulian pelaku usaha di Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 kian …