Legislator Lampung Almuzzammil Yusuf Dukung Putusan MK Soal Pencabutan Perda


Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf | Akun Facebook Almuzzammil Yusuf

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri (mendagri) dan gubernur mencabut peraturan daerah (perda) kabupaten/kota. Menurut legsilator asal Lampung itu, keputusan tersebut memenuhi aspirasi daerah dan sesuai dengan Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Kami menilai, putusan MK yang menghapus kewenangan mendagri dan gubenur dalam mencabut perda kabupaten/kota sudah tepat. (Putusan itu) sesuai dengan aspirasi daerah yang menghendaki jaminan perlindungan dan perhormatan terhadap otonomi daerah yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat daerah,” kata Almuzzammil dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, Sabtu, 8/4/2017.

Dia mengatakan, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. “Selain amanat konstitusi, pengujian perda oleh MA juga dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 20 ayat (2) UU 48/2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman,” ujarnya.

Bakal calon gubernur (cagub) Lampung dari PKS itu melanjutkan, selama ini, ada pertentangan antar undang-undang. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintahan dan masyarakat daerah. “Pengujian perda itu sudah seharusnya kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif. Sedangkan tugas Kemendagri dan gubenur adalah  memberikan fasilitas dan superivisi penyusunan perda kabupaten/kota supaya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata dia.

Kendati demikian, Almuzzammil menyayangkan putusan MK yang tidak menganulir kewenangan Mendagri mencabut perda provinsi. Kewenangan dimaksud diatur dalam Pasal 251 ayat (1) UU 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Kalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi inkonsistensi dan dualisme pengaturan pengujian perda kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah daerah dan masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *