Arsip Tag: Sengketa Lahan

Selesaikan Masalah Pertanahan, Pemprov Lampung-BPN Optimalkan Gugus Tugas Reforma Agraria

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis, 20/6/2019. Kegiatan ini sebagai langkah awal menyelesaikan sejumlah permasalahan pertanahan di Provinsi Lampung. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Taufik Hidayat …

Lanjut Baca »

Andi Surya: Badan Pemerintah Tak Bisa Urus, Lahan Wajib Dikembalikan ke Negara

JAKARTA, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (hearing)dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 27/3/2019. Rapat digelar terkait sengketa lahan rakyat milik Keraton Kasepuhan Kota Cirebon yang diklaim PT KAI. Rapat yang berlangsung dinamis dipimpin senator Ayi Hambali didampingi senator …

Lanjut Baca »

Andi Surya Sarankan Warga Rengas Lampung Tengah Tak Hadiri Undangan KAI

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya menyarankan warga Desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, tidak menghadiri undangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Saran tersebut disampaikan Andi saat bertemu perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Desa Rengas di Restoran Tahu Sumedang, Wates, Kabupaten setempat. “Jadi, …

Lanjut Baca »

Diskusi DPD, Guru Besar Hukum Agraria UI: Grondkaart Bukan Alas Hak

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia (UI) Arie S Hutagalung menyatakan, grondkaart (peta tanah) bukan merupakan alas hak formil yuridis kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal itu disampaikannya saat Fokus Grup Diskusi di ruang rapat Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Arie …

Lanjut Baca »

Kunjungi Lampung Selatan, Jokowi Bagikan 3.500 Sertifikat Tanah

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Presiden Jowo Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Lampung Selatan, kemarin. Usai meresmikan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Jokowi kemudian membagikan 3.500 sertifikat hak atas tanah kepada warga Lampung. Jokowi mengatakan, pada 2017, sebanyak lima juta sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat. Tahun ini, dia …

Lanjut Baca »

DPD Minta Herman HN Tetapkan Alas Hak Lahan Pinggir Rel

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat koordinasi terkait persoalan lahan di kawasan pinggir rel kereta api di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat, 25/8/2017. Dalam rapat tersebut, DPD meminta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menetapkan alas hak lahan pinggir rel. “Perlu ada penetapan alas …

Lanjut Baca »

Pengelola Pembangunan Pasar Relokasi Pedagang PKOR Minta BPN Batalkan Surat Sertifikasi

Bandar Lampung – Pengelola pembangunan Pasar Penawar Pagar Dewa Way Halim Bandar Lampung Yansori memeriksa ulang soal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya ada pihak yang mengklaim memiliki tanah 50×50 meter di lokasi pembangunan pasar relokasi pedagang PKOR itu. “Yang kami sayangkan, selesai eksekusi tahun 2009, …

Lanjut Baca »

Target Selesai Februari, Pembangunan Pasar Relokasi Pedagang PKOR Terkendala Sengketa Lahan

Bandar Lampung – Pembangunann Pasar Penawar Pagar Dewa Way Halim Bandar Lampung, yang akan menjadi tempat relokasi pedagang PKOR saat ini terkendala masalah sengketa lahan. Padahal pembangunannya ditargetkan selesai bulan Februari. Menurut Yansori, koordinator pembangunan, ada orang yang mengaku memiliki lahan seluas 50×50 meter di area pembangunan pasar tersebut. “Ada …

Lanjut Baca »

DPRD Tulangbawang Belum Respon, Warga Ringin Sari Adukan Soal Sengketa Lahan ke LBH

Bandar Lampung – Sekitar 35 warga Desa Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Rabu, 23/11/2016. Kedatangan mereka dimaksud untuk mengadukan soal sengketa lahan. Lahan atas nama masyarakat setempat sebenarnya sudah memiliki sertifikat SMH. Namun lahan tersebut diduduki oleh seseorang dengan cara …

Lanjut Baca »