Arsip Tag: PT KAI

Andi Surya: Badan Pemerintah Tak Bisa Urus, Lahan Wajib Dikembalikan ke Negara

JAKARTA, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (hearing)dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 27/3/2019. Rapat digelar terkait sengketa lahan rakyat milik Keraton Kasepuhan Kota Cirebon yang diklaim PT KAI. Rapat yang berlangsung dinamis dipimpin senator Ayi Hambali didampingi senator …

Lanjut Baca »

Andi Surya Kritik Dialog Grondkaart PT KAI

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya mengkritik dialog bertajuk “Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum”. Dialog tersebut digelar PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu. “Itu kan seharusnya ajang diskusi yang bernuansa akademik hukum. Bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan …

Lanjut Baca »

Rapat di Kantor Staf Presiden, Andi Surya Minta KAI Tunjukkan Groundkaart Asli

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Tim DPD RI mengikuti rapat koordinasi masalah lahan groundkaart di Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu, 17/10/2018. Rapat yang dipimpin Abetnego Tarigan, Senior Advisor Kedeputian Isu-Isu Sosbud, itu dihadiri Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, direksi dan jajaran Divre PT Kereta Api Indonesia (KAI) se-Indonesia, termasuk Lampung. …

Lanjut Baca »

Andi Surya Sarankan Warga Rengas Lampung Tengah Tak Hadiri Undangan KAI

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya menyarankan warga Desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, tidak menghadiri undangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Saran tersebut disampaikan Andi saat bertemu perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Desa Rengas di Restoran Tahu Sumedang, Wates, Kabupaten setempat. “Jadi, …

Lanjut Baca »

Diskusi DPD, Guru Besar Hukum Agraria UI: Grondkaart Bukan Alas Hak

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia (UI) Arie S Hutagalung menyatakan, grondkaart (peta tanah) bukan merupakan alas hak formil yuridis kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal itu disampaikannya saat Fokus Grup Diskusi di ruang rapat Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Arie …

Lanjut Baca »

LBH Bandar Lampung Minta PT KAI Hentikan Pengusiran Warga Pasir Gintung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – LBH Bandar Lampung meminta PT KAI Tanjungkarang menghentikan sosialisasi, pengukuran, dan pemungutan uang sewa terhadap warga Jalan Mangga, Kelurahan Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat. LBH juga meminta dihentikannya keterlibatan oknum TNI dan kepolisian membekingi PT KAI melakukan aktivitas yang membuat keresahan dan ketakutan masyarakat Pasir Gintung. “Kami …

Lanjut Baca »

DPD Minta Herman HN Tetapkan Alas Hak Lahan Pinggir Rel

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat koordinasi terkait persoalan lahan di kawasan pinggir rel kereta api di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat, 25/8/2017. Dalam rapat tersebut, DPD meminta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menetapkan alas hak lahan pinggir rel. “Perlu ada penetapan alas …

Lanjut Baca »