Arsip Tag: Pelayanan Publik

Sidak RSUDAM Lampung, Ini Temuan Ombudsman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, Jumat, 5/10/2018. Sidak menemukan beberapa hal, di antaranya soal imbauan kepada masyarakat. “Ada temuan menarik, jadi (Kalimat imbauan) hormati staf kami. Harusnya diganti, mari saling menghargai antara staf dan pasien, atau slogan …

Lanjut Baca »

Sidak ke RSUDAM Lampung, Ombudsman: Beberapa Ruangan Belum Terintegrasi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, Jumat, 5/10/2018. Sidak tersebut terkait mutu pelayanan RSUDAM terhadap masyarakat. Dalam sidak itu, pihak Ombudsman memeriksa sejumlah ruangan. Beberapa di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), administrasi rawat jalan, dan poliklinik. Kemudian, ruang …

Lanjut Baca »

Dinkes Lampung-Ombudsman Bahas Pelayanan Publik di Rumah Sakit

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Ombudsman RI di Auditorium Dinkes setempat, Kamis, 4/10/2018. Pertemuan tersebut membahas pelayanan publik di rumah sakit. Komisioner Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Namun, belum tentu semua laporan tersebut …

Lanjut Baca »

Sidak, Ombudsman: Jam Kerja Disdikbud Lampung Utara Sampai Jam 1 Siang

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung inspeksi mendadak (sidak) terkait pelayanan publik di dua organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara. Keduanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, pihaknya telah dua kali memanggil kepala Disdikbud …

Lanjut Baca »

Diskusi di AJI, Ombudsman Lampung: Kami Perlu Dikritik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman merasa perlu dikritik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Meski bukan lembaga yang dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti KPK, namun Ombudsman dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik. Demikian terungkap dalam diskusi “Memahami Maladministrasi Bagi Jurnalis dan Jurnalis Warga”. Diskusi tersebut berlangsung di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen …

Lanjut Baca »

Diskusi Maladministrasi, Ombudsman Lampung Dorong Perubahan Pelayanan Publik Lewat Sistem

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Lampung mendorong perubahan pelayanan publik yang buruk melalui sistem. Pendorongan tersebut akan bekerja sama dengan media serta masyarakat. Hal itu terungkap dalam diskusi ihwal maladministrasi dalam pelayanan publik. Diskusi bagi kalangan jurnalis itu bertempat di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung, Jalan Agus Salim, …

Lanjut Baca »

Siang Ini, AJI-Ombudsman Lampung Gelar Diskusi Soal Maladministrasi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung bersama Ombudsman RI Perwakilan Lampung akan mengadakan diskusi terkait maladministrasi dalam pelayanan publik. Diskusi bagi kalangan jurnalis tersebut berlangsung di Sekretariat AJI, Jalan Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Senin, 3/9/2018, pukul 14.00 WIB. “Diskusi bersama …

Lanjut Baca »

Semarakkan Milad, AJI Bandar Lampung Gelar Diskusi Soal Maladministrasi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung akan menggelar diskusi santai bersama wartawan ihwal memahami maladministrasi dalam pelayanan publik. Rencananya, diskusi tersebut berlangsung di Sekretariat AJI Bandar Lampung, Jalan Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Senin mendatang, 3 September 2018, pukul 14.00 WIB. “Diskusi bersama jurnalis itu …

Lanjut Baca »

Tahun Ini, Ombudsman Lampung Nilai Standar Pelayanan Publik 9 Kabupaten/Kota

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Lampung tahun 2018 ini akan mengadakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di sembilan kabupaten/kota. Perinciannya, lima kabupaten sudah pernah dinilai, dan empat kabupaten baru pertama kali dinilai. “Empat kabupaten yang baru pertama kali akan dinilai, yaitu Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, dan Lampung …

Lanjut Baca »