Arsip Tag: Konflik Lahan

FGD DPD, Kurnia Warman: Groundkaart Jadi Tanah Negara Bebas

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ahli hukum agraria Kurnia Warman menyatakan, groundkaart (peta tanah) merupakan tanah negara yang bebas. Sebab, lahan yang tergolong groundkaart tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut disampaikan Kurnia saat focus group discussion (FGD). Diskusi tersebut digelar Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, beberapa waktu lalu. Wakil …

Lanjut Baca »

Kapolda Lampung Baru Purwadi Arianto Diharapkan Selesaikan Konflik Lahan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kapolda Lampung yang baru Brigadir Jenderal Purwadi Arianto diharapkan bisa menyelesaikan konflik lahan. Khususnya, persoalan lahan di pinggiran rel kereta api. “Kapolda baru dihadapkan dengan persoalan warga berkonflik hak guna usaha (HGU) di pedalaman Lampung, hak pengelolaan lahan (HPL) di perkotaan, dan konflik warga bantaran rel …

Lanjut Baca »

Dikunjungi Andi Surya, PTPV VII Lampung Bicara Soal Konflik Lahan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya kunjungan kerja (kunker) ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, Lampung. Selain silaturahmi, kunker tersebut guna memperkuat misi bisnis PTPN VII menuju persaingan usaha pada era milenial. Saat bertemu Andi, Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho menyampaikan sejumlah persoalan. Beberapa di antaranya …

Lanjut Baca »

Andi Surya Harap Kapolda Lampung Baru Suntana Respons Kasus Tanah

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPD RI Andi Surya meminta Kapolda Lampung yang baru Inspektur Jenderal Suntana agar peka dan menangkap keresahan masyarakat Lampung. Keresahan tersebut di antaranya terkait konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Persoalan mendasar yang menjadi sentral keresahan rakyat saat ini masih kasus-kasus …

Lanjut Baca »

Menteri Sofyan Djalil: Konflik Lahan di Lampung karena Sertifikat

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab konflik lahan di Lampung. Salah satunya, karena persoalan sertifikat lahan. Hal tersebut disampaikan Sofyan saat menghadiri Pramusyawarah Nasional (Pramunas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok …

Lanjut Baca »

Lusa, DPD Gelar Dialog Publik Soal Lahan Way Dadi Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar dialog publik dengan tema ‘Lahan Way Dadi, Apa yang Terjadi?’. Rencananya, dialog tersebut berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Jalam Patimura Nomor 19, Kelurahan Kupang Kota, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Kamis mendatang, 27 Juli 2017, pukul 13.30 …

Lanjut Baca »

Tanahnya Diserobot, Petani Ini Lapor ke Polda Lampung

Bandar Lampung – Seorang petani berinisial Sg (29) mendatangi Markas Polda Lampung, beberapa waktu lalu. Dia melaporkan penyerobotan tanahnya di Desa Sindang Anom, Kabupaten Lampung Timur. “Saya melaporkan penyerobotan ke Polda Lampung. Sekarang, saya lagi menunggu sertifikat asli untuk diberi ke (penyidik) polda,” kata Sg yang minta namanya ditulis inisial …

Lanjut Baca »

Pemprov Lampung Tetap Lelang Tanah Way Dadi

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tetap melelang tanah Way Dadi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sebab, tanah seluas 89 hektare tersebut merupakan lahan negara. “Untuk pelepasan lahan Way Dadi yang merupakan tanah negara sudah ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa langsung dilepaskan seperti itu,” kata Saprul Al Hadi, …

Lanjut Baca »