Arsip Tag: Kemendagri

Kemendagri akan Sosialisasikan Jaminan Sosial Aparatur Desa di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mensosialisasikan perjanjian kerja sama ihwal fasilitas dan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa di Lampung. Perjanjian kerja sama itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandantangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Direktur Utama (Dirut) …

Lanjut Baca »

Cegah Korupsi, KPK: APIP Harus Sejajar dengan Kepala Daerah

JAKARTA, duajurai.co – Pemerintah akan memperkuat aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP). Penguatan APIP meliputi tiga hal yakni anggaran, struktur, dan sistem rekrutmen. Komitmen tersebut mencuat dalam rapat segitiga antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kantor Kementerian PANRB, Kamis, 15/3/2018. …

Lanjut Baca »

Kemendagri-KPK: APIP Tumpul, Banyak Kepala Daerah Korupsi

JAKARTA, duajurai.co – Aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP), terutama di kabupaten/kota, tidak optimal dalam melakukan pengawasan. Hal ini terjadi karena kedudukan APIP yang berada di bawah kepala daerah dan cenderung hanya sebagai pelengkap. Tumpulnya peran pengawasan APIP lebih jauh membuat fungsi early warning system di pemerintahan daerah terbilang lemah. Kondisi …

Lanjut Baca »

Kemendagri Surati Gubernur Lampung Soal Pendaftaran CPNS Online

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati gubernur se-Indonesia, termasuk Lampung, terkait dengan pendafaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap kedua yang sedang berlangsung. Pasalnya, di lapangan masih banyak kendala seperti penduduk memiliki Nomor Kartu KeIuarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama. Masalah lainnya, penduduk …

Lanjut Baca »

Jelang Pilkada Besok, Kemendagri Minta Disdukcapil 5 Kabupaten Lampung Pantau Pencoblosan

Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk terus memantau pelaksanaan pencoblosan selama Pilkada serentak 2017. Di Lampung, pilkada dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Lampung Barat, Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Pringsewu. Hal ini guna mengantisipasi penggunaan KTP el dan surat …

Lanjut Baca »

Mendagri Tjahjo Kumolo Bakal Ajak Dialog Gubernur dan Wakil Soal Dinamika Sosial

Bandar Lampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam waktu dekat akan mengundang dan mengajak dialog gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. Dialog terkait perkembangan dinamika sosial rencananya digelar 24 Nopember 2016 mendatang. Adapun nantinya dialog akan turut dihadiri Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto, Ketua Komisi …

Lanjut Baca »

Pembentukan DOB Ditunda pada 2016, Ini Alasan Mendagri

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah memiliki sejumlah alasan sehingga menunda pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pada 2016. Pemerintah, kata Tjahjo, saat ini tengah mempertimbangkan masalah regulasi, kondisi sosial dan politik, fiskal, serta perekonomian negara. Hal itu dikatakannya dalam rapat konsolidasi bersama Komite I DPD di …

Lanjut Baca »

22 Juta Penduduk Indonesia Belum Terima Fisik KTP Elektronik

Duajurai.com, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan ada sekitar 22 juta penduduk Indonesia hingga sekarang yang belum menerima fisik KTP Elektronik (KTP El). Hal tersebut dikarenakan, hanya tersedia 4,7 juta blanko KTP El yang mampu bertahan sampai Oktober 2016 mendatang. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan …

Lanjut Baca »

Pemerintah Indonesia Segera ‘Launching’ Ribuan Pembatalan Perda

Duajurai.com, Bandar Lampung – Pemerintah akan mengumumkan pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah bermasalah yang dinilai menghambat investasi. Rencanannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang akan melakukan ‘launching’ pencabutan regulasi tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini sudah tercatat ada 3.143 perda …

Lanjut Baca »