Hukum

Diskusi Overcrowding Lapas, Direktur LBH: Penjara Bukan Satu-satunya Sanksi Pidana

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan menyatakan, kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) karena banyaknya penjatuhan sanksi penjara. Hal tersebut disampaikan Chandra saat Diskusi Publik “Overcrowding Lapas dan Rutan: Negara Wajib Memanusiakan Manusia” di LBH Bandar Lampung, Jumat, 26/7/2019. “Penjara bukan satu-satunya sanksi dalam pidana,” kata dia di hadapan peserta …

Lanjut Baca »

Sidang Pelecehan Seksual, Pengacara Oknum Dosen UIN Raden Intan Tuding Penyintas Berbohong

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Muhammad Suhendra, kuasa hukum oknum dosen UIN Raden Intan, menuding EP, penyintas pelecehan seksual, berbohong. Hal itu terkait pembentukan tim pencari fakta dalam penyelesaian kasus tersebut. “Korban mengatakan tidak ada tim pencari fakta dan tidak pernah dipanggil. Sedangkan keterangan tim pencari fakta telah melakukan pemanggilan terhadap korban sebanyak …

Lanjut Baca »

Pelecehan Seksual Oknum Dosen UIN Raden Intan, Kuasa Hukum Siapkan 9 Saksi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kembali menggelar sidang perkara pelecehan seksual yang menjerat SH, oknum dosen UIN Raden Intan Lampung. SH diduga berbuat asusila terhadap EP, mahasiswinya, Meda Fatmayanti, kuasa hukum EP, mengatakan, pihaknya menyiapkan total sembilan saksi untuk persidangan kasus tersebut. Mereka terdiri dari penyintas dan mahasiswa UIN …

Lanjut Baca »

Dukung Penyintas, Mahasiswa UIN Raden Intan Kawal Sidang Pelecehan Seksual

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Belasan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mendatangi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa, 23/7/2019. Mereka mengawal persidangan kasus pelecehan seksual yang menjerat SH, oknum dosen kampus setempat. Ahmad Mansur Effendi, salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, mengatakan, dirinya juga dipanggil sebagai saksi. Selain bersaksi, kehadirannya untuk memberi dukungan terhadap …

Lanjut Baca »

Pelecehan Seksual Oknum Dosen UIN Raden Intan, Kondisi Penyintas Disebut Tak Berdaya

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kembali menggelar sidang perkara pelecehan seksual yang menjerat SH, oknum dosen UIN Raden Intan Lampung. Terdakwa diduga berbuat asusila terhadap EP, mahasiswinya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maranita mengatakan, saksi ahli Octa Reni Setiawati sebagai psikolog melakukan observasi terhadap penyintas. Octa berpendapat, kondisi penyintas tidak …

Lanjut Baca »

Sidang Pelecehan Seksual Oknum Dosen UIN Raden Intan, 6 Saksi Dihadirkan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kembali menyidangkan perkara pelecehan seksual terhadap EP, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Terdakwa kasus ini adalah SH, oknum dosen UIN Raden Intan. Meda Fatmayanti, kuasa hukum EP, mengatakan, agenda sidang kali ini mendengar keterangan para saksi. Sebanyak enam orang akan memberi kesaksian terkait perkara …

Lanjut Baca »

Rycko Menoza Hadiri Diskusi Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bakal calon wali kota Bandar Lampung Rycko Menoza menghadiri diskusi ihwal bantuan hukum. Diskusi berlangsung di kantor Lembaga Advokasi Lampung (Legal), Pahoman, Bandar Lampung. Berdasar rilis yang diterima duajurai.co pada Jumat, 19/7/2019, dalam diskusi tersebut terungkap bahwa bantuan hukum bertujuan memenuhi hak penerima bantuan hukum atas …

Lanjut Baca »

Polda Lampung Belum Tetapkan Tersangka Bentrok Massa Mesuji

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung belum menetapkan tersangka dalam peristiwa bentrok massa di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji. Bentrok yang dipicu pembajakan tanah itu merenggut tiga nyawa. “Kami masih kumpulkan barang bukti di lokasi yang diduga digunakan saat bentrok massa,” kata Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra …

Lanjut Baca »

Indonesia Pakai Sistem Kekuasaan Kehakiman, Dr Rudy: UUD Harus Dikaji Lagi 

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Dr Rudy menilai, terdapat persoalan mendasar dalam UUD 1945, sehingga harus dikaji lagi. Misal, apakah nanti menemukan model kekuasan hukum atau kekuasaan kehakiman. “Kalau sekarang kan kekuasaan kehakiman. Nah, ini bisakah kemudian mendesain ulang sistem penegakan hukum dalam suatu ketentuan konstitusional, yaitu kekuasaan …

Lanjut Baca »

FGD MPR-FH Unila, Penegakan Hukum Tak Bisa Dilepaskan dari Aspek Politik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Masyarakat belum merasakan penegakan hukum yang berkeadilan. Publik masih melihat penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, kekuasaan, dan lain-lain. Demikian terungkap dalam focus group discussion (FGD) dengan tema “Pola Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan” dan kegiatan “Konsolidasi Aparatur Penegakan Hukum dalam …

Lanjut Baca »