Hukum

Pemred duajurai.co: Aktivis-Pejuang HAM Harus Bisa Menulis dan Optimalkan Medsos

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Para aktivis atau lembaga yang melakukan kegiatan advokasi, memperjuangkan kepentingan orang banyak dan hak asasi manusia (HAM) perlu memanfaatkan media sosial (medsos). Dengan mengoptimalkan medsos, kampanye dapat dilakukan lebih efektif, mudah melibatkan masyarakat luas, dan jitu membangun opini publik. Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi duajurai.co Juwendra …

Lanjut Baca »

Pemred duajurai.co Juwendra Isi Pendidikan Paralegal LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemimpin Redaksi (Pemred) duajurai.co Juwendra Asdiansyah menjadi salah satu narasumber Pendidikan Paralegal. Kegiatan tersebut digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung di Wisma Universitas Lampung (Unila) selama empat hari, 12-15 April mendatang. Berdasar undangan yang diterima duajurai.co pada Selasa, 10/4/2018, Juwendra mengisi Pendidikan Paralegal pada 15 …

Lanjut Baca »

Pembangunan Mapolda Lampung di Jatiagung Telan Dana Rp110 Miliar

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Lampung di Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, ditaksir menelan dana sekitar Rp110 miliar. Pihak Polda masih butuh tambahan dana untuk merampungkan pembangunan. Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suntana mengatakan, dana pembangunan sebanyak itu diperoleh dari beberapa pihak. …

Lanjut Baca »

LBH Bandar Lampung Buka Pendidikan Paralegal 2018

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung membuka pendaftaran pendidikan paralegal. Tahapan Pendaftaran mulai 1-10 April mendatang. Kodri Ubaidillah, Ketua Pelaksana Pendidikan Paralegal, mengatakan, pendidikan paralegal tersebut dikhususkan kepada petani, nelayan, dan mahasiswa. Kali ini, pendidikan paralegal bertajuk “Perluasan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Hak …

Lanjut Baca »

LBH Bandar Lampung Kecam Penangkapan Nelayan Kapal Cantrang

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecam penangkapan nelayan yang menggunakan kapal cantrang. Sebanyak 19 anak buah kapal (ABK) ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 10 Februari lalu. Penangkapan tersebut saat Kapal Sri Rejeki Jasena dengan Nomor/Tanda Selar GT 27 Nomor 419 …

Lanjut Baca »

Salat Jumat di Lampung Selatan, Kapolda Suntana: Jangan Mudah Terprovokasi

KALIANDA, duajurai.co – Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana melaksanakan salat Jumat bersama masyarakat di Masjid Bani Hasan, Kalianda, Lampung Selatan, Jumat, 23/3/2018. Jenderal dengan bintang dua di pundak ini duduk di shaf paling depan bersama Bupati Zainudin Hasan dan jajaran Fokorpimda Lampung Selatan. Usai melaksanakan salat Jumat, Kapolda yang baru …

Lanjut Baca »

KDRT di Lampung Tinggi, Damar Helat FGD Layanan Konseling Pelaku

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggelar diskusi terfokus (FGD) Layanan Konseling Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi aparat penegak hukum, Kamis 22/3/2018. Acara berlangsung di Emersia Hotel & Resort, Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung. Didukung Rutgers WPF, diskusi menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Lampung …

Lanjut Baca »

BNN Lampung Tembak Punggung, Chandra Pengedar Narkoba Tewas

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Tim Brantas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menangkap empat tersangka kasus narkoba di tiga lokasi berbeda di Kota Bandar Lampung. Dalam penangkapan tersebut, salah satu tersangka tewas ditembak petugas. Empat tersangka tersebut, yaitu Chandra Kesuma alias Sempak (28), dan Julian Prandoko alias Popo (27), keduanya …

Lanjut Baca »

Cegah Korupsi, KPK: APIP Harus Sejajar dengan Kepala Daerah

JAKARTA, duajurai.co – Pemerintah akan memperkuat aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP). Penguatan APIP meliputi tiga hal yakni anggaran, struktur, dan sistem rekrutmen. Komitmen tersebut mencuat dalam rapat segitiga antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kantor Kementerian PANRB, Kamis, 15/3/2018. …

Lanjut Baca »

Kemendagri-KPK: APIP Tumpul, Banyak Kepala Daerah Korupsi

JAKARTA, duajurai.co – Aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP), terutama di kabupaten/kota, tidak optimal dalam melakukan pengawasan. Hal ini terjadi karena kedudukan APIP yang berada di bawah kepala daerah dan cenderung hanya sebagai pelengkap. Tumpulnya peran pengawasan APIP lebih jauh membuat fungsi early warning system di pemerintahan daerah terbilang lemah. Kondisi …

Lanjut Baca »