Ombudsman Lampung Imbau Disdik-Inspektorat Kelola Pengaduan Pungutan Sekolah


KEPALA Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Setelah memberi tindakan korektif terhadap permasalahan pungutan oleh SMK Negeri 5 Bandar Lampung, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mulai ramai didatangi masyarakat untuk berkonsultasi dan melaporkan terkait pungutan dan sumbangan sekolah.

Untuk itu, Ombudsman mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) dan Inspektorat se-Provinsi Lampung mengaktifkan kanal-kanal pengaduan. Sehingga, dapat menindaklanjuti pengaduan terkait pungutan dan sumbangan secara internal terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

“Ada beberapa yang berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan tentang pungutan dan sumbangan sekolah. Namun, masih dalam proses verifikasi, apakah persyaratan formil dan materil terpenuhi atau tidak,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf melalui keterangan tertulis, Jumat, 27/12/2019.

Dia mengatakan, laporan masyarakat harus memenuhi persyaratan formil dan materil. Sebab, Ombudsman tidak dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak melengkapi identitas pelapor, kronologis, dan upaya yang sudah dilakukan dalam menyampaikan laporan ke instansi terlapor atau atasan terlapor.

“Khusus permasalahan pungutan dan sumbangan sekolah, kami imbau Disdik dan Inspektorat mempersiapkan kanal pengaduan. Sehingga, bisa menampung pengaduan dan menyelesaikan secara internal terlebih dahulu. Jika tidak selesai secara internal, maka masyarakat bisa melapor ke Ombudsman,” ujarnya.

Nur menambahkan, merujuk Pasal 21 huruf J UU Pelayanan Publik, standar pelayanan yang harus dipenuhi salah satunya adalah penanganan pengaduan. Disdik dan Inspektorat bisa merujuk ke UU Pelayanan Publik dan Perpres 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

“Ada atau tidak permasalahan pungutan dan sumbangan sekolah, seharusnya setiap penyelenggara pelayanan publik menyediakan standar pelayanan penanganan pengaduan tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman Lampung menemukan pungli di SMKN 5 Bandar Lampung hingga ratusan juta. Pungutan liar tersebut berdasar beberapa temuan. Salah satunya, pihak sekolah memungut bayaran dari siswa penerima BOSDa. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, siswa BOSDa tidak dipungut bayaran.(*)

Baca juga Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, Pemprov Minta Inspektorat Periksa SMKN 5 Bandar Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

Kembangkan Pariwisata, Arinal Dukung Rute Lampung-Kuala Lumpur AirAsia

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung pengembangan rute Lampung-Kuala Lumpur yang akan …