Opini Andi Desfiandi: “Bom Waktu” Jiwasraya


IST

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Bidang Ekonomi Bravo Lima

KASUS Jiwasraya kembali menjadi headline beberapa waktu belakangan. Perusahaan asuransi pelat merah itu diberitakan menanggung kerugian Rp15 triliun lebih dan terancam gagal bayar premi lebih dari Rp30 triliun.

Angka-angka yang sangat fantastis dan mengagetkan sebagian masyarakat yang selama ini awam dengan masalah di Jiwasraya. Namun, bagi sebagian orang yang sudah tahu bahwa Jiwasraya sudah bermasalah sejak sekitar 13 tahun lalu dengan kerugian awal sekitar Rp3 triliun dan penyelesaiannya berlarut-larut, hal itu bukan suatu yang aneh. Wajar saja, karena bom waktu tersebut memang sudah ditanam dalam waktu yang sangat lama.

Setelah berita mengenai kerugian fantastis tersebut menjadi viral, apalagi sejak Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikannya secara terbuka ke publik, skandal Jiwasraya telah menjadi sorotan masyarakat luas.

Dan kini, mau tidak mau bom waktu itu harus dimatikan agar tidak meledak. Jika tidak, bukan saja mencelakakan nasabah dan pegawai, tapi juga mencederai kepercayaan publik dan menambah dalam luka keuangan negara.

Penyelamatan Jiwasraya harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Jangan cuma memberikan obat analgesik yang sebentar saja meredakan nyeri, tapi malah kankernya dibiarkan semakin akut.

BUMN di bidang jasa keuangan (perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi) ada sekitar 16. Ini belum termasuk anak dan cucu usahanya yang mungkin jumlahnya bisa melebihi 100 perusahaan.

Total aset seluruh BUMN bidang keuangan bisa mencapai lebih dari Rp3.400 triliun. Sedangkan total aset BUMN, khusus bidang asuransi sekitar Rp110 triliun. Ini aset 9 BUMN asuransi, baik jiwa, reasuransi, maupun asuransi umum, termasuk Jiwasraya.

Laba BUMN perbankan pada 2018 kurang lebih Rp75-80 triliun. Sementara total laba BUMN asuransi sekitar Rp3,5 triliun. Itu belum termasuk laba BUMN bidang pembiayaan dan investasi.

Menteri Erick telah merencanakan untuk melakukan restrukturisasi Jiwasraya dalam upaya penyelematannya, terutama untuk menyelamatkan dana nasabah. Aksi tersebut akan dilakukan salah satunya dengan membentuk holding BUMN asuransi. Dengan begitu nilai BUMN holding tersebut menjadi besar, mencapai lebih Rp110 triliun apabila dikonsolidasikan.

Aksi korporasi tersebut harus diikuti dengan negosiasi ulang dengan nasabah terutama mengenai imbal hasil dan jatuh temponya, restrukturisasi pinjaman, restrukturisasi biaya, dan sebagainya.

Harapannya, setelah dilakukan holdingisasi, struktur modal akan semakin kuat. Aset juga menjadi besar dan memudahkan apabila diperlukan penambahan modal melalui private placement atau IPO, melakukan pinjaman, atau mendapatkan dana talangan.

Tentu saja, aksi itu tetap harus dilakukan dengan prudent, hati-hati, serta cepat guna meminimalkan ekses negatif bagi investasi, baik di mata dunia maupun di dalam negeri.

Corporate restructuring yang dilakukan pada tahap awal ini, tentunya tidak akan langsung menyelesaikan masalah Jiwasraya dalam sekejap. Diperlukan waktu penyelesaian paling sedikit 3-5 tahun, mengingat masalah yang ada sudah sangat lama dan melibatkan dana nasabah yang sangat besar.

Belum lagi soal liabilities lainnya. Ini karena secara bisnis maupun hukum, Jiwasraya sudah bangkrut sejak lama mengingat rasio kecukupan modalnya yang minus 850%, bahkan mungkin lebih.

Mungkin saja pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sekaligus membentuk holding keuangan (operating holding atau sebatas investment holding) dengan membawahi tiga subholding yaitu subholding perbankan (khusus bank), subholding lembaga keuangan nonbank (lembaga pembiayaan/finance companies, modal ventura, fund/investment management), subholding asuransi (reasuransi, asuransi jiwa dan asuransi umum).

Apabila holding keuangan ini dibentuk, maka asetnya bakal sangat besar, bisa mencapai Rp3.500 triliun dengan kapitalisasi yang juga sangat besar. Dengan demikian langkah penyelamatan Jiwasraya atau anak usaha holding lainnya yang bermasalah menjadi lebih mudah dilakukan.

Hal ini karena size dan valuasi holding keuangan tersebut mencapai puluhan kali lipat dari subholding asuransi tersebut, bahkan mungkin cukup melalui transaksi inter company account untuk sementara. Wallahualam.

Apa pun juga, aksi korporasi yang akan diambil tentu setelah melalui assesment , kajian yang komprehensif dan hati2, termasuk evaluasi terhadap anak dan cucu usaha BUMN.

Ke depannya perlakuan hukum dan korporasi terhadap anak cucu BUMN haruslah sama dengan BUMN karena tetap menggunakan uang negara walaupun penyertaan modalnya tidak langsung

Restrukturisasi BUMN sebaiknya dilakukan secara komprehensif dan holistik. Jangan lagi parsial atau sekadar memadamkan api secara lokal, apalagi sekadar window dressing laporan keuangan.

Mari kita percayakan pembenahan menyeluruh atas BUMN kita. Mari pula dukung upaya yang dilakukan Menteri Erick dan pemerintah. Untuk kasus Jiwasraya “bom waktu” bisa dinonaktifkan atau setidaknya bisa dilokalisasi dan diminimalisasi dampak ledakannya.

Kita harapkan aksi korporasi yang akan dilakukan untuk penyelamatan Jiwasraya harus mementingkan hak nasabah terlebih dahulu, dan bukan untuk menyelamatkan pihak-pihak yang telah memasang bom waktu tersebut dari jeratan hukum.(*)

Catatan:
Angka-angka di atas diambil dari berbagai sumber berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, Angka-angka tersebut bisa lebih atau bisa kurang.


Komentar

Komentar

Check Also

RESENSI: Membumikan Ide Tan Malaka, Pendidikan Berbasis Kerakyatan

Oleh AAN FRIMADONA ROZA | Guru SMPN 7 Banjit, aktif di PGRI Kabupaten Way Kanan …