OPINI ANDI DESFIANDI: Perombakan BUMN, Transformasi atau (Sekadar) Bongkar Pasang


GRAFIS joe chaniago | duajurai/co

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima

DUA BULAN belakangan, kita menyaksikan beberapa gebrakan yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan menjadikan sang menteri sebagai media darling di Indonesia.

Gebrakan Erick berhasil mencuri hati dan mendapat apresiasi positif masyarakat. Sebut saja pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama (walaupun lebih cocok sebagai direktur utama) Pertamina, kemudian pemberhentian direksi Garuda yang sempat menghebohkan jagat maya dan publik.

Menteri berdarah Lampung ini kerap mengatakan bakal melakukan perombakan besar-besaran di tubuh BUMN. Dalam pemikiran saya, hal itu berarti melakukan transformasi total bisnis proses dan bisnis model BUMN.

Erick juga menyampaikan bahwa ingin menerapkan “good corporate governance” dan akan menempatkan para eksekutor dan pengawas BUMN yang kredibel, berintegritas dan loyal kepada negara.

Pernyataan-pernyataan tersebut dan beberapa aksinya membawa angin segar, bukan saja untuk BUMN tapi tentunya juga dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Mungkin sebagian masyarakat sudah apatis, atau bahkan jemu, melihat kinerja BUMN yang begitu-begitu saja dan sebagian besar hanya menjadi beban negara, hanya memperkaya sebagian kecil kelompok, dus menciptakan oligarki.

“Kerajaan BUMN” sepertinya hanya asyik dengan dirinya sendiri, Banyak BUMN bahkan sibuk menciptakan kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk ratusan, mungkin ribuan, anak dan cucu usaha yang tidak tersentuh oleh pengawasan internal, bahkan oleh undang-undang sekalipun.

BUMN seolah ada hanya untuk emporium tertentu, untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu saja di lingkungan BUMN itu sendiri, dan tanpa meneteskan sedikit pun ruang untuk swasta, apalagi UMKM, bahkan BUMD/BuMDES, untuk ikut serta.

Padahal, sejatinya BUMN diharapkan bukan saja menjadi prime mover perekonomian nasional dengan assetnya yang empat kali lipat APBN, tapi juga mampu menjadi katalisator perekonomian nasional, bersinergi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti swasta dan UMKM, serta organisasi usaha lain.

Bahkan menjadi buffer/penyangga atau benteng ekonomi nasional dalam membendung gelombang pengaruh ekonomi global saja BUMN belum sanggup, apalagi untuk bersaing di kancah global.

Kembali kepada perombakan besar-besaran yang sedang dilakukan Kementerian BUMN, aksi ini sepertinya akan terus berlanjut, entah sampai kapan. Saya berharap aksi yang akan dilakukan benar-benar terstruktur dan sistimatis. Jangan sampai kehabisan napas atau kehilangan momentum.

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu tujuan utama dalam melakukan transformasi total BUMN. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah.

Diperlukan sebuah “budaya organisasi” yang tidak bisa simsalabim abrakadabra , misalnya hanya dengan menempatkan orang-orang terpilih di kursi dirut atau komut.

Diperlukan “leaders” atau “super team“. Tidak cukup hanya dirut atau komut, tapi “jajaran direksi” dan “jajaran komisaris” yang tepat dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim.

Tim tersebut harus mampu melakukan transformasi di BUMN, dengan melakukan restrukturisasi total secara simultan sesuai Visi dan misi BUMN. Tidak bisa bergerak secara parsial sesuai tupoksi masing-masing direksi dan komisaris meski dalam satu arahan dan tujuan yang sama.

Perlu peubahan sistem manajemen. Ini dilakukan dengan pemetaan ulang melalui rekayasa ulang bisnis proses atau menata ulang bisnis model sehingga diperoleh sistem manajemen yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan controlable tentunya.

Pemilihan SDM yang tepat dalam struktur organisasi yang baru juga sangat penting. Hal ini agar budaya organisasi yang baru dapat dijalankan sehingga tercapai GCG dan tujuan transformasi BUMN yang diharapkan.

Transformasi BUMN tidak melulu mesti dengan restrukturisasi keuangan, tapi juga operasional dan fungsi-fungsi lain dalam organisasi. Itu lah kenapa rekayasa ulang bisnis proses perlu dilakukan.

Beberapa kali perombakan manajemen BUMN akhir-akhir ini agak menimbulkan tanda tanya. Bisa dikatakan, semua sosok yang dipilih semuanya berasal dari BUMN juga. Ini seperti tour of duty antar-BUMN semata.

Menjadi pertanyaan pula apakah tidak akan menjadi masalah apabila pemerintah ingin mengubah total sistem manajemen, kemudian para panglimanya diambil dari lingkaran yang sama atau sumber yang sama? Apakah perubahan budaya bisa dilakukan sementara para panglimanya sudah terlalu lama larut dalam budaya yang lama?

Padahal, sekali lagi, yang ingin dilakukan adalah transformasi total bukan sekadar bongkar pasang manajemen. Jangan sampai kemudian, alih alih melakukan transformasi ternyata hanya hanya rekayasa keuangan, atau lebih tepatnya rekayasa laporan keuangan, seperti pernah dilakukan beberapa BUMN beberapa waktu lalu.

Faktanya, sampai sejauh ini, yang dibongkar pasang, kebetulan merupakan profesional BUMN yang memiliki keahlian mirip yaitu bankir dan spesialis keuangan. Satu BUMN dikeroyok oleh ahli-ahli keuangan.

Ini mengesankan bahwa begitu seriusnya masalah keuangan BUMN tersebut, dan satu-satunya masalah adalah keuangan. Masalah produksi, atau SDM, em>supply chain , dan lain terkesan dikesampingkan.

Padahal untuk urusan keuangan masih ada direktur keuangan dan komisaris yang juga paham keuangan. Cukup mereka yang melakukan financial restructuring.

Seyogianya dirut BUMN merupakan seorang generalis yang memahami manajemen secara luas. Dia bisa di-back-up oleh komisaris utama yang juga bertipe generalis dan paham manajemen agar mampu mengawasi kinerja direksi, plus menjadi mitra kerja direksi yang kuat.

Barangkali menteri BUMN juga mesti berani melakukan terobosan dan out of the box. Dia perlu memberi kesempatan kepada profesional swasta dan multinasional yang masih fresh dan memiliki budaya kerja/korporasi yang kuat. Sosok seperti ini diangankan mampu menularkan budaya baru di BUMN dan terhindar dari conflict of interest karena tidak punya masa lalu di BUMN.

Bukan berarti direksi atau pegawai BUMN tidak mumpuni. Akan tetapi akan menjadi lebih baik kalau dicampur dengan profesional dari kalangan swasta atau di luar BUMN agar lebih mewarnai dalam membentuk budaya baru.

Saya yakin masih banyak profesional-profesional hebat dan tangguh di Indonesia yang belum diberikan kesempatan mengabdi di BUMN. Mereka memiliki integritas, kapabilitas dan kapasitas yang baik.

Ignatius Jonan sebelum di PT Bahana dan PT KAI adalah profesional di perusahaan swasta. Dia sukses melakukan transformasi di Bahana dan KAI.

Roby Djohan yang berhasil melakukan transformasi di Garuda dan Mandiri juga berlatar bankir swasta. Sebut juga Tanri Abeng yang dulu dikenal sebagai “manajer 1 miliar”, atau Cacuk Sudarijanto yang sukses merombak total Telkom juga berasal dari swasta.

Kita tetap berharap banyak dari Erick Thohir untuk mampu melakukan transformasi total di BUMN. Apalagi, baru dua bulan lebih dia bekerja dan pasti sudah memiliki strategic plan dalam membenahi BUMN.

Semoga Erick konsiten dan tetap berani melakukan terobosan-terobosan baru, bahkan lompatan jauh untuk menjadikan BUMN seperti yang kita harapkan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya setelah pemetaan dilakukan. Misalnya, melikuidasi perusahaan parasit, melakukan merger, holdingisasi, dan sebagainya. Wallahualam.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

RESENSI: Membumikan Ide Tan Malaka, Pendidikan Berbasis Kerakyatan

Oleh AAN FRIMADONA ROZA | Guru SMPN 7 Banjit, aktif di PGRI Kabupaten Way Kanan …