Ombudsman: SMKN 5 Bandar Lampung Pungli Ratusan Juta


OMBUDSMAN Lampung menyerahkan LAHP kepada Pemprov Lampung, Kamis, 20/12/2019. Dalam LAHP itu, Ombudsman menemukan pungli di SMKN 5 Bandar Lampung hingga ratusan juta. | Ombudsman Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menemukan pungutan liar (pungli) di SMKN 5 Bandar Lampung hingga ratusan juta. Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada gubernur yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, SMKN 5 Bandar Lampung, dan pihak terkait lainnya, Kamis, 19/12/2019.

“Kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam rangka pembuktian, antara lain pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepada pihak SMKN 5 Bandar Lampung (secara langsung dan tertulis), permintaan keterangan kepada pelapor, permintaan keterangan kepada kepala Disdikbud, dan permintaan keterangan ahli,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf melalui keterangan tertulis, Jumat, 21/12/2019.

Hasilnya, lanjut dia, terdapat beberapa temuan. Pertama, terdapat unsur sekolah yang menjadi komite. Penunjukkan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMKN 5 Bandar Lampung sebagai bendahara komite yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala SMKN 5 Bandar Lampung tentang Struktur Organisasi Anggota Komite SMKN 5 Bandar Lampung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Temuan kedua, kesalahan dalam penafsiran kesepakatan/perjanjian bersama, yaitu pihak sekolah beranggapan bahwa penetapan jumlah pungutan merupakan kesepakatan bersama orang tua/wali murid. Sedangkan yang terjadi kesepakatan mengenai jumlah pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan antara komite sekolah dengan pihak manajemen sekolah jika dianggap sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, baik syarat subjektif maupun objektif.

Temuan ketiga, permintaan pungutan bukan sumbangan, yaitu pihak SMKN 5 Bandar Lampung menetapkan jumlah permintaan uang. Jangka waktu pembayaran dan surat pernyataan sanggup membayar bagi orang tua/wali murid yang belum membayar sampai waktu yang ditetapkan berakhir, menunjukkan bahwa sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah selanjutnya melalui surat edaran setiap akan dilaksanakannya ujian semester kepada orang tua/wali murid yang anaknya diterima di SMKN 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/209 merupakan pungutan.

“Temuan keempat, penyimpangan prosedur dalam penetapan pungutan seharusnya pungutan dilakukan melalui prosedur. Namun, dalam praktiknya pungutan tanpa melalui prosedur,” ujarnya.

Temuan kelima, pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis/siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Dalam Pasal 52 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Selain itu, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung bahwa siswa penerima BOSDa yang ditetapkan melalui surat keputusan sekolah merupakan siswa dari keluarga kurang mampu dan tidak boleh dikenakan pungutan dalam bentuk apapun. Sedangkan pihak sekolah tetap melakukan pungutan kepada siswa penerima BOSDa SMKN 5 Bandar Lampung.

Temuan keenam, pungutan dikaitkan dengan urusan akademik siswa. Dalam Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan pungutan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sementara, dalam praktiknya, permintaan pungutan melalui surat edaran sebagai salah satu syarat memperoleh nomor ujian, adanya sidak oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung bagi siswa yang belum melunasi permintaan pungutan untuk dikeluarkan dari kelas saat ujian berlangsung, pernyataan siswa illegal oleh wali kelas karena nama siswa belum melakukan daftar ulang, penahanan raport siswa karena tidak melunasi pungutan.

Temuan ketujuh, tidak memberikan transparansi pemasukan-pengeluaran dana. Menurut Pasal 52 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. Pihak sekolah belum melakukan hal tersebut.

Temuan kedelapan, Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pungutan dapat dinyatakan sah jika didasarkan pada hukum yang berlaku dan dipungut oleh orang/petugas yang memiliki wewenang. Atas dasar itu, terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi, maka akibat hukumnya adalah tindakan dan/atau keputusan tersebut dibatalkan dengan konsekuensi kerugian yang timbul akibat tindakan dan/atau keputusan itu ditanggung badan dan/atau pejabat pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini pihak SMKN 5 Bandar Lampung.

“Kami telah memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait. Untuk kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu memonitor pelaksanaan tindakan korektif oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung dan menunjuk narahubung yang berkompeten guna berkoordinasi terkait laporan masyarakat di bidang pendidikan yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung,” kata dia.

Sementara untuk kepala SMKN 5 Bandar Lampung adalah menghentikan pungutan kepada siswa baru kelas X yang masih berlangsung sampai saat ini, baik kepada siswa regular maupun siswa penerima BOSDa. Juga meminta kesukarelaan kepada orang tua/wali murid terkait pungutan yang sudah terlanjur dilakukan tersebut dan mengembalikan kepada seluruh siswa penerima BOSDa Kelas X yang telah dimintai pungutan oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung

Selanjutnya, melakukan transparansi terkait pendapatan dan pengeluaran dana pungutan yang telah diperoleh pihak sekolah dari siswa baru kelas X, baik dari siwa regular maupun siswa penerima BOSDa. Kemudian, membatalkan surat keputusan Kepala SMKN 5 Bandar Lampung tentang Struktur Organisasi Komite.

Terakhir, membuat komitmen secara tertulis yang pada pokoknya pihak SMKN 5 Bandar Lampung tidak akan melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak SMKN 5 Bandar Lampung tidak akan mengkaitkan urusan pembayaran sumbangan dan/atau pungutan dengan urusan akademik siswa. Selain itu, pihak sekolah bersedia menerima sanksi apabila melanggar surat pernyataan dimaksud.

“Kami berikan waktu selama 30 hari untuk melaksanakan. Kami juga sudah koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena antara Ombudsman dan KPK memiliki MoU. Harapannya, koordinasi ini mendorong perbaikan secara komprehensif,” kata Nur.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

1.257 Mahasiswa KKN Itera Dilepas ke 82 Desa

JATIAGUNG, duajurai.co – Sebanyak 1.257 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) dari berbagai program studi akan …