Penambangan Pasir Sebesi, Mitra Bentala: Pemprov Jangan Cuma Bicara, Bikin Surat


DIREKTUR Mitra Bentala Mashabi (kanan) dalam hearing dengan Komisi II DPRD Lampung,. Senin, 9/12/2019 | imelda astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Penambangan pasir laut oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP) dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu, aktivitas tersebut wajib dihentikan. Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPRD Lampung Johan Sulaiman saat rapat dengar pendapat dengan dua LSM lingkungan, Walhi dan Mitra Bentala, Senin, 9/12/2019.

Menurut Johan, meskipun kegiatan penambangan pasir berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi mesti dilihat lagi, apakah kegiatan tersebut lebih banyak memberikan manfaat atau mudarat.

“Kalau ini (penambangan pasir PT LIP) lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebab, dampaknya luar biasa kerusakan lingkungannya, dan itu tidak sebanding dengan pemasukan ke pemda. Penambangan itu tidak bisa dibenarkan, dan mestinya pemda tidak bisa mengeluarkan izin dalam bentuk apa pun,” tegas Johan.

Ia menambahkan, terkait perizinan, pihaknya juga sudah bertemu dengan DPRD Banten, dan telah menyepakati untuk tidak akan memberikan izin penambangan pasir kepada siapa pun dan untuk alasan apa pun.

“Sebab kalau ditolak di Lampung tapi diterima di Banten maka kita tetap akan terkena dampaknya. Makanya kami minta agar Banten juga tidak mengeluarkan izin, dan kami telah sepakat tidak akan mengeluarkan izin apa pun bentuknya, apa pun alasannya,” tambah Johan.

Direktur Mitra Bentala Mashabi mengatakan, pihaknya sejauh ini melihat tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait pencabutan izin penambangan PT LIP.

“Tampaknya pemerintah belum membuat surat pencabutan untuk PT LIP. Buktinya PT LIP masih beroperasi. Jadi statemen pemprov yang tidak akan membiarkan penambangan pasir itu hanya semacam wacana,” kata Mashabi.

Menurutnya, pemprov tidak perlu menunggu hingga masa izin PT LIP habis yaitu Maret 2020. Sebab, dalam waktu tiga bulan, jika PT LIP tetap beroperasi dikhawatirkan bakal terjadi kerusakan alam yang lebih parah.

“Dalam tiga bulan ke depan jangan sampai ada operasi di situ supaya tidak meresahkan masyarakat. Kalau dibiarkan mereka operasi tiga bulan lagi, bisa habis di sana. Saya berharap besar sekali ada tindakan konkret, jangan hanya bicara. Buat surat ke PT LIP, agar mereka membaca. Komisi II diharapkan untuk memberikan instruksi tegas kepada pemprov,” tegas Mashabi.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …