Hearing DPRD Lampung, Walhi: Cabut Izin Penambang Pasir Perairan Sebesi


HEARING Komisi II DPRD Lampung dengan Walhi dan Mitra Bentala, Senin, 9/12/2019 | imelda astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mengundang dua LSM lingkungan, Walhi dan Mitra Bentala, untuk rapat dengar pendapat (hearing) mengenai penambangan pasir di perairan Pulau Sebesi. Hearing berlangsung di ruang rapat Komisi II, Senin, 9/12/2019.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dalam pengantarnya mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan dari masyarakat mengenai penambangan pasir oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP) yang meresahkan masyarakat.

Komisi II telah melakukan rapat internal, juga sudah memanggil empat dinas yaitu Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan Provinsi Lampung.

“Setelah mengundang teman-teman dari Walhi dan Mitra Bentala ini, kami akan melakukan investigasi, memastikan bagaimana kondisi di lapangan,” kata Wahrul.

“Hari ini kami ingin melihat perspektif dari Walhi dan Mitra Bentala agar menyampaikan fakta, kondisi terkini, dan bagaimana regulasinya,” tambah mantan direktur LBH Bandar Lampung itu.

Irfan Tri Musri, Direktur Eksekutif Walhi Lampung, sebelum memaparkan pandangannya, terlebih dahulu mengkiritisi undangan dari Komisi II yang sangat mendadak, diterima pihaknya baru tadi malam.

“Itu alasannya masyarakat Pulau Sebesi tidak bisa hadir hari ini di sini, karena jarak dan waktu, sedangkan undangannya sangat mendadak,” jelas Irfan.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung harus mengambil tindakan tegas terkait penambangan oleh PT LIP. Kendati PT LIP memiliki izin, pihaknya menilai bahwa izin tersebut cacat hukum. Terlebih, PT LIP juga beroperasi di luar zona yang tertuang dalam izinnya yaitu menambang di wilayah satu mil dari pulau.

“Maka kami minta pemprov mencabut izin pertambangan. Karena kami khawatir dari sisi lingkungan akan mengubah bentang alam dan dapat mengakibatkan abrasi, juga dikhawatirkan ada gesekan antara masyarakat dengan pihak penambang,” tegasnya.

Irfan menjelaskan, Walhi sejak dilahirkan, tidak pernah bekerja di depan rakyat maupun belakang rakyat, akan tetapi selalu berdampingan dengan rakyat. Untuk itu, pihaknya dalam hearing tersebut membawa surat permohonan pembatalan izin PT LIP yang akan diserahkan kepada ketua Komisi II.

“Kami berharap pemprov dan DPRD Lampung membatalkan atau mencabut izin tersebut. Karena kalau ditunda sampai Maret 2020, siapa yang bisa memastikan PT LIP tidak melakukan penambangan pasir lagi. Sedangkan saat ini saja saat masih gonjang-ganjing mereka berani melakukan penambangan,” tandas Irfan.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …