OPINI ANDI DESFIANDI: Skandal Garuda, Momentum Bersih-Bersih BUMN


ANDI Desfiandi (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir| ist

DR ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bidang Ekonomi DPP Bravo Lima

SKANDAL Direksi Garuda menyelundupkan motor Harley dan sepeda Bromton menghebohkan negeri ini sejak kemarin. Jagat maya dipenuhi dengan berita mengenai hal tersebut dengan segala macam variannya. Hampir seluruhnya mengutuk tindakan Oknum petinggi Garuda, sekaligus dukungan serta apresiasi terhadap sikap tegas menteri BUMN.

Skandal yang mencoreng nama baik salah satu BUMN kebanggaan negeri tersebut seakan menggambarkan secara utuh begitu bobroknya pengelolaan BUMN di negeri ini. Skandal tersebut seolah melengkapi kebobrokan pengelolaan sebagian BUMN kita setelah sebelumnya deretan kasus korupsi melanda beberapa pejabat BUMN, juga munculnya masalah keuangan yang menggerogoti beberapa perusahaan pelat merah Indonesia.

BUMN yang berjumlah lebih dari 140 perusahaan, bahkan lebih dari 800 jika digabung dengan anak dan cucu perusahaannya, terlihat begitu besar dengan total aset sekitar Rp8.200 triliun. Dengan total pendapatan kotor hanya Rp2.340 triliun dengan ROA sekitar 2,35% dan DER sekitar 34,4% tentunya bukan prestasi yang cukup menggembirakan.

Alih-alih menjadi katalisator dan lokomotif utama dalam hal daya tahan ekonomi nasional lainnya, buffer dan benteng terhadap tekanan ekonomi global yang mulai melambat sesuai warning IMF-World Bank, BUMN seolah hanya menjadi kerajaan pemupuk kekayaan bagi segelintir kelompok dan individu-individu (oligarki ekonomi dan para pemburu rente) sejak puluhan tahun lalu.

Pembenahan BUMN yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya terkesan hanya make-up (window dressing). Pembenahan tampak setengah hati dengan menutup borok2 yang semakin menggerogoti keuangan negara (APBN) dan sumber-sumber daya negeri ini.

Lebih celaka, hal itu malah membesarkan usaha dan pundi-pundi para oligarki pemburu rente ekonomi, sekaligus membentuk dinasti di dalam kerajaan BUMN hingga ke anak cucu BUMN.

Semoga Erick Thohir selaku menteri BUMN yang baru bisa dan berani melakukan breakthrough dengan melakukan transformasi total dalam pengelolaan BUMN, baik sistem manajemennya maupun personel-personel yang mengelolanta.

BUMN pun harus mampu memberikan ‘setoran’ yang signifikan kepada struktur APBN kita sebagai wujud pengabdiannya dalam pengelolaan sumberdaya nasional untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanah pasal 33 UUD 1945.

Akan lebih efektif apabila perombakan yang dilakukan tidak hanya dengan merombak manajemennya, tapi juga secara simultan konsisten merombak bisnis proses dan bisnis model seluruh BUMN. termasuk anak cucu perusahaannya.

Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa pendirian anak dan cucu BUMN dikelola oleh kroni-kroni manajemen induk dan dijadikan alat untuk melakukan transfer of pricing, mark-up, manipulasi dan hal-hal yang tidak profesional lainnya. Hal ini menambah beban perusahaan dan induknya, hingga pada akhirnya sang induk pun melakukan window dressing untuk menutupi financial problem-nya.

Dalam laporan LKPP Kemeneg BUMN tahun 2018 terungkap persoalan inefisiensi dalam struktur biaya produksi dan bisnis 140 BUMN. Bagaimana dengan anak cucu BUMN yang tidak terawasi karena di dalam UU BUMN dianggap bukan BUMN.

Beragam masalah atas semua BUMN strategis, rekayasa ulang bisnis proses dalam rangka me-review bisnis model seluruh BUMN, akan memberikan peta yang objektif terhadap kinerja seluruh BUMN dan anak cucunya. Hal tersebut bisa menjadi alat pengambil keputusan guna restrukturisasi/reformasi total manajemen BUMN.

Mana saja proses bisnis yang tidak perlu, mana yang duplikasi-replikasi, dan hingga perusahaan mana yang bisa dilukidasi bahkan dimerger, ddan sebagainya. Pembaharuan SOP dan sistem manajemen juga akan didapat termasuk struktur organisasi yang lebih ideal, sehingga lebih memudahkan dalam menempatkan direksi dan komisaris yang dibutuhkan dengan memberikan KPI yang harus dicapai mereka.

Kita semua harus mengapresiasi respons cepat menteri BUMN atas skandal Garuda, juga dengan dimulainya perombakan dan perbaikan bertahap di tubuh BUMN. Mari kita dukung terus menteri BUMN menyelesaikan tugas beratnya melakukan transformasi di tubuh BUMN dengan pembenahan secara holistik.

Good corporate governance harus secara serius dilaksanakan. Bukan semata mencari lalu menempatkan jajaran direksi dan komisaris yang berintegritas, kompeten, dan loyal kepada negara, tetapi juga dengan melakukan perubahan sistem manajemen internal yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja seluruh BUMN dan anak cucunya. Wallahualam.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

RESENSI: Membumikan Ide Tan Malaka, Pendidikan Berbasis Kerakyatan

Oleh AAN FRIMADONA ROZA | Guru SMPN 7 Banjit, aktif di PGRI Kabupaten Way Kanan …