Dorong Pertumbuhan Ekonomi, TPAKD Lampung Diminta Percepat Akses Keuangan Daerah


FGD TPAKD Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis, 5/12/2019. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung diminta meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Langkah tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto saat Rapat Pleno dan Focus Group Discussion (FGD) TPAKD Provinsi Lampung. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis, 5/12/2019.

“TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah. Hal itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Fahrizal melalui rilis Humas Pemprov Lampung, Jumat, 6/12/2019.

Dia mengatakan, TPAKD Provinsi Lampung telah menyusun lima program kerja. Salah satunya, program Desa Inklusi Keuangan. Program tersebut bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di wilayah sekitar desa tersebut.

“Sehingga, dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan,” ujarnya.

Program selanjutnya, pendirian perusahan penjaminan kredit daerah (Jamkrida). Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) ini merupakan kebijakan nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan di daerah khususnya bagi UMKM dan koperasi, termasuk didalamnya generasi milenial.

“Salah satu masalah utama dalam pengembangan UMKM dan koperasi adalah masih terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, ataupun pembiayaan lainnya dari lembaga keuangan,” kata dia.

Kemudian, program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang merupakan program unggulan Pemprov Lampung untuk mendorong kesejahteraan petani. Program ini memberikan jaminan masa depan dalam kelangsungan kehidupan petani semakin baik.

“Nantinya, PKPB dapat diakses langsung oleh para petani melalui aplikasi yang akan hadir di smartphone. Selain itu, bisa juga diakses melalui website sebagai informasi publik,” ujar Fahrizal.

Program TPAKD Lampung berikutnya, yakni pemonitoran terhadap kredit usaha rakyat (KUR). Harapannya, data calon debitur yang diunggah di SIKP lebih lengkap. Sehingga, penyalur KUR dapat menyalurkan KUR secara tepat dan sesuai dengan target.

Program yang terakhir, yakni revitalisasi aset petani, di mana pokja ini dibentuk dalam rangka perencanaan dan percepatan pelaksanaan sertifikasi lahan petani. Itu sebagai salah satu hambatan dalam penyaluran kredit oleh industri jasa keuangan.

“Program kerja ini akan menyusun kebijakan pelaksanaan revitalisasi aset petani dan mengawasi percepatan sertifikasi lahan petani,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Harga Telur di Bandar Lampung Tembus Rp24 Ribu

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Harga telur ayam merangkak naik menjelang tahun baru. Kini, harganya di pasaran tembus …