Damar-10 Organisasi Kampanyekan Pencegahan Perkawinan Anak di Lampung


WALI Kota Bandar Lampung Herman HN (pakai peci) dan Direktur Damar Sely Fitriani menandatangani deklarasi pencegahan perkawinan anak di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 5/12/2019. Deklarasi itu bagian dari kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan. | dok. Damar

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Advokasi Perempuan Damar bersama 10 organisasi kepemudaan di Lampung melakukan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan. Kampanye dikemas dengan diskusi dan deklarasi bertema “Perempuan Muda Bergerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Lampung” di Hotel Emersia, Bandar Lampung, kemarin.

“Tujuannya, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan anak,” kata Direktur Damar Sely Fitriani kepada duajurai.co via telepon, Jumat, 6/12/2019.

Dia mengatakan, pihaknya menyambut baik pemberlakuan UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 7 UU 16/2019 diatur bahwa usia minimal perempuan untuk kawin adalah 19 tahun. Dalam UU 1/1974, usia minimal bagi perempuan untuk kawin, yakni 16 tahun.

“Bagi kami ini kabar gembira, dan ini bentuk keberhasilan advokasi dari banyak pihak yang memang tidak ingin terjadi kawin anak. Sebab, memang kawin anak ini suatu persoalan,” ujarnya.

Menurut Sely, mereka yang rentan jadi korban kawin anak adalah perempuan. Kebanyakan korban kawin anak di perdesaan. Adapun faktor kerentanan anak perempuan menikah di antaranya ekonomi dan pendidikan.

“Ada inisiatif melakukan diskusi rutin secara bergilir yang mengusung tema pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi, dan pemenuhan hak untuk perempuan dan anak,” kata dia.

Selain diskusi, pada kesempatan tersebut juga ditandatangani deklarasi pencegahan perkawinan anak. Penandatanganan diawali oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Kemudian, Sely, perwakilan organisasi, dan beberapa pihak.

Berikut isi deklarasinya:

Hari ini, kami  yang terdiri dari organisasi perempuan muda, komunitas muda, dan organisasi masyarakat lainnya mendeklarasikan pencegahan  perkawinan anak dan mendukung UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Maka, kami berkomitmen:

  1. Bersama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan anak
  2. Mendorong keterlibatan semua pihak dalam pencegahan perkawinan anak
  3. Berkontribusi membantu upaya pemerintah menurunkan angka perkawinan anak di kota Bandar Lampung.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Pindah Tugas, Mantan Sekda Lamsel Fredy Jadi Kepala Bappeda Lampung

KALIANDA, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengadakan acara pelepasan mantan Sekretaris Daerah …