Soal Penambangan Pasir Pulau Sebesi, DPRD: Tidak Ada Perpanjangan Izin PT LIP


KETUA Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat terkait penambangan pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 2/12/2019. Penambangan tersebut dilakukan oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

“Tadi kami sudah dalami beberapa keterangan, misal, dari Komisi Amdal lingkungan hidup, kami kejar soal bagaimana pascaizin keluar rekomendasi soal amdal itu. Seperti apa hak dan kewajiban PT LIP dalam melaporkan kegiatannya,” kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi usai hearing.

Mantan Direktur LBH Bandar Lampung itu mengatakan, terdapat tiga laporan ihwal pengerukan pasir laut di kawasan Pulau Sebesi. Pada 2014 dan 2016, tidak ada aktivitas penambangan. Awal 2018, PT LIP hendak mengeruk pasir, namun menuai protes dari masyarakat setempat.

“Tetapi yang menjadi catatan kami, apakah Pemprov Lampung memantau setiap detik atau setiap hari apa yang mereka (PT LIP) lakukan. Apakah selama beberapa tahun setelah izin keluar, tidak ada kegiatan sama sekali. Kan kami tidak bisa memantau setiap waktu,” ujarnya.

Soal perizinan, disampaikan bahwa perizinannya sudah lengkap. Izin PT LIP menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi akan berakhir pada Maret 2020. Setelah itu, maka tidak ada lagi perpanjangan. Hal ini mengacu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

“Dinas Kelautan, ESDM, Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan sepakat soal itu (tidak memperpanjang izin PT LIP),” kata dia.

Politikus NasDem itu menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta keterangan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat setempat. DPRD bakal mengkaji, mendalami, dan mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.

“Karena ada bentuk akumulasi protes masyarakat dan pemerhati lingkungan yang tidak bisa dibiarkan, dan harus didengar serta diperjuangkan,” ujar Wahrul.(*)

Baca juga Soal Penambangan Pasir, Warga Pulau Sebesi Wanti-wanti PT LIP dan Pemprov Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

SDN 1 Triharjo Merbau Mataram Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional

KALIANDA, duajurai.co – SDN 1 Triharjo Kecamatan Merbau Mataram yang mewakili Kabupaten Lampung Selatan meraih …