Lahan Masih Status Quo, Warga Way Dadi Tolak Bayar ke Pemprov Lampung


HERRY Runting (topi hitam) bersama warga Way Dadi berdiri dekat spanduk penolakan lahan menjadi aset Pemprov Lampung, Jumat, 11/1/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Warga Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, menolak rencana pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Warga meyakini bahwa Pemprov Lampung tidak memiliki hak atas lahan tersebut, dan lahan itu masih status quo.

“Yang jelas, kalau cara pemprov seperti itu, kami akan tetap menolak,” kata Ketua RT 07 Herry Runting kepada duajurai.co via telepon, Kamis, 28/11/2019.

Meski demikian, warga tidak akan melakukan aksi demonstrasi seperti yang pernah dilakukan. Warga beserta tim yang telah dibentuk akan menyusun strategi dan menempuh upaya-upaya ke pemerintah pusat.

“Kalau demo itu tidak menuntaskan masalah. Kami sudah menggelar pertemuan dan telah menyusun strategi mengenai langkah yang akan diambil,” ujarnya.

Armin Hadi, Ketua Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Tanah Way Dadi, mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan lagi pembatalan hak pengelolaan lahan (HPL) Way Dadi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembatalan HPL itu hasil rapat bersama perwakilan Pokmas Way Dadi, Pemprov Lampung, DPRD Provinsi Lampung, DPR RI, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kemendagri, 12 Februari 2019.

“Hasil rapat itu, Kemendagri mengimbau Pemprov Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apa pun di atas lahan tersebut. Lahan itu dianggap status quo selagi menunggu penyelesaian,” ujarnya.

Berdasar rapat di Kemendagri, lanjut Armin, pemprov tidak mempunyai alas hak terkait HPL Way Dadi. Sebab, pemerintah setempat tidak bisa membuktikan secara hukum. Kementerian ATR/BPN akan membatalkan HPL tersebut karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

“Keputusannya sudah jelas bahwa pemprov tidak bisa melaksanakan pelepasan HPL Way Dadi seluas 89 hektare (ha) itu. Sebab, menteri dalam negeri dan menteri ATR/BPN mengakui bahwa HPL tersebut cacat administrasi. Jadi, tinggal menunggu pembatalan saja,” kata dia.

Menurut Armin, jika nanti HPL Way Dadi telah dibatalkan oleh Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN, maka lahan tersebut akan dikembalikan ke masyarakat. Sehingga, bisa diterbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat yang bermukim.

“Nanti, setelah ada pembatalan dan penghapusan aset itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dibuatkan sertifikat. Kami minta sertifikat gratis untuk kurang lebih 6.513 KK,” ujarnya.

Pemprov Lampung akan menjadikan lahan Way Dadi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang sah pada 2020. Lahan Way Dadi merupakan satu dari tiga sumber pendapatan. Dua lagi, kawasan Sabah Balau dan Pramuka. Dari ketiganya, total nilai Rp79 miliar yang ditargetkan masuk PAD Lampung.(*)

Baca juga Pembebasan Lahan Way Dadi Masuk PAD, Warga Diminta Siapkan Pembayaran ke Pemprov Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …