Gubernur Dorong Forum Komunikasi Perpupukan Selesaikan Masalah Pupuk di Lampung


ASISTEN Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membuka Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis, 28/11/2019. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong Forum Komunikasi Perpupukan menyelesaikan permasalahan dalam penyediaan, peredaran, dan penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung Program Kartu Petani Berjaya (PKPB).

Pesan Arinal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membuka Forum Komunikasi Perpupukan Provinsi Lampung di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis, 28/11/2019.

Forum ini juga membahas penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), dalam hal ini sekretaris kabupaten/kota selaku ketua KP3. Tujuan penguatan itu guna mendukung PKPB.

“PKPB merupakan solusi bagi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, baik terkait jumlah maksimal luas lahan penerima pupuk subsidi maupun pengambilan pupuk berdasarkan pengecer yang telah ditentukan,” kata Taufik melalui rilis Humas Pemprov Lampung.

Dia mengatakan, tahun ini, alokasi pupuk subsidi di Provinsi Lampung di antaranya urea sebanyak 255.377 ton, SP-36 41.640 ton, dan ZA sebanyak 13.960 ton. Kemudian, NPK sebanyak 129.611,04 ton dan organik sebanyak 13.270,36 ton dengan total subsidi sebesar Rp1,4 triliun.

“Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pupuk yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Taufik melanjutkan, untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak, dan petambak. Nantinya, kebutuhan tersebut disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK. Penyusunannya berdasarkan kebutuhan pupuk masing-masing lahan dan komoditas.

“Pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan dan atau subsektor perkebunan, atau subsektor holtikultura ataupun subsektor peternakan dengan luasan maksimal dua hektare dan petambak dengan luasan maksimal satu hektare,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …