Soal Penambangan Pasir, Warga Pulau Sebesi Wanti-wanti PT LIP dan Pemprov Lampung


WARGA Pulau Sebesi berunjuk rasa di dermaga Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa, 26/11/2019. Aksi demonstrasi itu menolak penambangan pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi. | dok. Taufik Arachman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Warga Pulau Sebesi mewanti-wanti PT Lautan Indonesia Persada (LIP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait penambangan pasir. Masyarakat setempat bisa melakukan tindakan tegas jika ditemukan lagi penambangan pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami kan sudah tiga kali memberikan peringatan kepada pihak perusahaan. Kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin secara prosedur. Tapi, kalau masih ada aksi penambangan, nanti bukan demo lagi yang kami lakukan. Mungkin akan ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi,” kata Taufik Arachman, Juru Bicara Masyarakat Pulau Sebesi, kepada duajurai.co via telepon, Rabu, 27/11/2019.

Dia mengatakan, warga berunjuk rasa di dermaga Pulau Sebesi, kemarin. Demonstrasi itu setelah warga memergoki tongkang pengeruk pasir sedang beroperasi di perairan 4,8 mil dari Pulau Sebesi. Kawasan itu merupakan wilayah tangkap para nelayan Lampung Selatan.

“Kami menggelar demo karena ingin menunjukkan sikap kepada pemerintah bahwa kami menolak penambangan pasir itu,” ujarnya.

Rencana awal, warga akan mendatangi kapal Mehad 1 milik PT LIP yang mengeruk pasir laut. Namun, sebelum warga melakukan itu, kapal tersebut telah meninggalkan lokasi.

“Informasi yang kami dapatkan, kapal tersebut masih berada di perairan Selat Sunda, sekitar Bakauheni atau dekat Kampung Rubu,” kata dia.

Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pihak pemprov yang datang langsung ke Pulau Sebesi untuk memberikan sosialisasi maupun menyelesaikan persoalan tersebut. Padahal, warga menunggu pemprov maupun PT LIP memberi penjelasan ihwal penambangan pasir laut. Warga butuh bukti mengenai masyarakat Pulau Sebesi yang memberikan izin saat pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Amdal itu harus berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat. Nah, yang kami pertanyakan adalah siapa masyarakat yang menyetujui itu. Kami minta buktinya, sampai sekarang tidak ada yang menunjukkan buktinya,” ujar Taufik.

Dia juga meminta Pemprov Lampung memperlihatkan komitmen bahwa tidak akan membiarkan penambangan pasir lagi. Komitmen itu sebagai bukti pernyataan perwakilan pemprov saat rapat dengar pendapat di DPRD Lampung pada 10 September lalu.

“Ada statement dari asisten II Pemprov Lampung yang menjamin tidak ada lagi penambangan di Pulau Sebesi. Tapi, kenyataannya saat ini masih ada. Artinya, pemprov tidak konsisten,” kata dia.(*)

Baca juga Bertemu Puan Maharani, Nanang Ermanto Laporkan Penambangan Pasir Pulau Sebesi

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Wahrul Fauzi: Kementan Segera Selesaikan Masalah Pertanian di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pertanian …