Soal Penambangan Pasir Pulau Sebesi, Pemprov Lampung Tidak Perpanjang Izin PT LIP


KADIS ESDM Lampung Prihatono memperlihatkan surat izin PT Lautan Indonesia Persada untuk menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 25/11/2019. Izin ini dipersoalkan karena aktitas penambangan dapat merusak lingkungan. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak akan memperpanjang izin PT Lautan Indonesia Persada (LIP) untuk menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Izin PT LIP akan berakhir lima bulan lagi, yakni Maret 2020.

“Kecuali ada pihak yang mengajukan revisi atau judicial review terkait perda tersebut, bisa saja mungkin ada perpanjangan. Tapi, kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan besarnya tidak bisa diperpanjang,” kata Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Prihatono di ruang kerjanya, Senin, 25/11/2019.

Perda yang dimaksud Prihatono adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Perda ini biasa disebut RZWP3K. Dalam Pasal 7 huruf a disebutkan bahwa RZWP3K memiliki tujuan pembangunan lingkungan, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Menurut Prihatono, banyak informasi tidak benar ihwal PT LIP. Misal, informasi bahwa kapal milik PT LIP mengeruk pasir secara ilegal. Informasi itu salah karena penambangan PT LIP diawasi oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Lampung. Tidak mungkin aparat membiarkan hal yang salah.

“Polairud tahu penambangan itu resmi dan bekerja di koordinat yang tertuang dalam izin, yakni 4-12 mil dari Pulau Sebesi. Mereka juga kan mengawasi. Kalau melanggar pasti ditindak,” ujarnya.

Demikian pula dengan kabar bahwa PT LIP akan mengeruk pasir hitam di kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK). Kabar tersebut juga tak benar karena disebarluaskan oknum tak bertanggung jawab.

“Karena BKSDA sudah menyatakan bahwa aktivitas PT LIP di luar wilayah konservasi GAK. Jadi kalau ada yang bilang begitu (mengeruk pasir hitam), jelas informasinya salah,” kata dia.

Soal zona tangkap nelayan yang dikeluhkan terganggu akibat penambangan pasir, menurut Prihatono, hal itu sudah ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sehingga, sudah jelas apa saja yang menjadi catatan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

“Jadi, kalau bicara soal dampak, saya bilang itu mengada-ada. Belum ada pembuktiannya,” ujar Prihatono.(*)

Baca juga Izin PT LIP Tinggal 5 Bulan, Pemprov Lampung Bentuk Tim Pengawasan Eksploitasi SDA

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …