ESDM Lampung: PT LIP Punya Izin Menambang Pasir di Atas 4 Mil dari Pulau Sebesi


KADIS ESDM Lampung Prihatono memperlihatkan surat izin PT Lautan Indonesia Persada untuk menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 25/11/2019. Izin ini dipersoalkan karena aktivitas penambangan dapat merusak lingkungan. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung menyatakan bahwa PT Lautan Indonesia Persada (LIP) memiliki izin menambang pasir laut di perairan Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan. Izin dimaksud berada di wilayah koordinatnya, yakni di atas 4 mil dan di bawah 12 mil dari Pulau Sebesi. Padahal, Sebesi adalah salah satu pulau yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang merupakan kawasan cagar alam.

“PT LIP memiliki izin yang sah, dan mereka masih bisa beroperasi sampai habis masa berlaku izinnya, yakni Maret 2020,” kata Kadis ESDM Lampung Prihatono kepada duajurai.co di ruang kerjanya, Senin, 25/11/2019.

Dia mengatakan, PT LIP mengajukan izin tata ruang pada 2011. Kemudian, izin pemanfaatan ruang diterbitkan Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung waktu itu. Setelah memegang izin pemanfaatan ruang, PT LIP mengajukan izin eksplorasi. Sehingga, terbit izin eksplorasi untuk melakukan penelitian berdasar SK Gubernur Lampung pada 2011, yaitu seluas 1.000 hektare (ha).

Kemudian, PT LIP melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan studi Amdal. Setelah semua dokumen itu siap, PT LIP mengajukan izin operasi produksi.

“Yang paling penting dalam pengajuan operasi produksi itu adalah dokumen Amdal. Dari tahun 2011 sampai 2015, mereka melakukan proses itu sampai pembuatan izin Amdal selesai. Setelah dokumen Amdal siap dan disetujui, diterbitkanlah izin lingkungan oleh gubernur. Ini persyaratan untuk mendapatkan izin operasi produksi. Selanjutnya, terbit izin operasi produksi pada 2015. Kala itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang menandatangani,” ujarnya.

Meski punya izin operasi dari gubernur, namun tidak bisa kerja kalau belum memiliki Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dari Dirjen Perhubungan Laut. Maka, terbitlah SIKK dari Dirjen Perhubungan Laut pada Januari 2019. SIKK itu mengizinkan PT LIP menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

“Dengan demikian, LIP memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan eksploitasi di sana. Nah, yang selalu dituduhkan bahwa PT LIP akan menambang pasir GAK di wilayah konservasi, itu yang tidak benar. Karena saya berani jamin bahwa PT LIP tidak akan melakukan kegiatan di luar wilayah koordinat yang tertuang di dalam izin, dengan jarak 4-12 mil dari Pulau Sebesi,” kata dia.

Dengan terbitnya Perda Lampung 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), juga disebutkan bahwa izin penambangan masih diperbolehkan sampai izinnya berakhir. Ditambah lagi, sebelum terbitnya Perda RZWP3K, terbit Keputusan Menteri Perikanan Nomor 33 Tahun 2002. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa zona yang tidak boleh ditambang pasir adalah perairan kurang dua mil dari Pulau Sebesi.

“Di Lampung ada lima izin penambangan pasir laut. Izin untuk PT LI sesuai kewenangan provinsi saat itu, yaitu di atas 4 mil, di bawah 12 mil dari Pulau Sebesi,” ujar Prihatono.(*)

Baca juga Soal Penambangan Ilegal Pasir Laut, Besok Warga Pulau Sebesi Aksi Besar-besaran

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …