Perdalam Pengetahuan, GMNI Universitas Tulang Bawang Gelar FGD Soal RUU Kefarmasian


PESERTA FGD “Bagaimanakah RUU Kefarmasian?” foto bersama dengan narasumber di Gajeboh Serbaguna Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung, Jumat, 22/11/2019. | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Tulang Bawang menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk “Bagaimanakah RUU Kefarmasian?”. Diskusi berlangsung di Gajeboh Serbaguna kampus setempat, Bandar Lampung, Jumat, 22/11/2019.

“Maksud tema tersebut untuk memperkuat pengetahuan mahasiswa UTB tentang RUU Kefarmasian karena memiliki urgensi. UU Kefarmasian saat ini dinilai masih belum dapat memberikan landasan dan payung hukum yang kuat bagi dunia kefarmasian,” kata Ketua GMNI Universitas Tulang Bawang Ichwan Aulia melalui keterangan tertulis.

Secara historis, lanjut dia, kefarmasian di Indonesia ditandai dengan pendirian Perguruan Tinggi Farmasi di Klaten pada 1946 dan di Bandung pada 1947. Keduanya mempunyai andil besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian pada masa-masa selanjutnya. Dewasa ini, kefamasian di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam dimensi yang cukup luas dan mantap.

“Industri farmasi di Indonesia dengan dukungan teknologi yang cukup modern telah mampu memproduksi obat dalam jumlah yang besar dengan jaringan distribusi yang cukup luas. Sekitar 90% kebutuhan obat nasional telah dapat dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Lampung Nopiyansyah, Komisi III DPR belum mengangap penting RUU Kefarmasian. Untuk itu, perlu didorong agar kefarmasian di Indonesia memiliki regulasi yang jelas.

Hal senada disampaikan Dekan FISIP Universitas Tulang Bawang UTB Achmad Moelyono. Dia berpendapat, pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU Kefarmasian. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh obat-obatan secara mudah dan merata.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang M Ridho Erfansyah menyatakan, kesehatan bukan untuk bisnis. Sebab, kesehatan sangat penting bagi semua kalangan tanpa perbedaan kasta. Hak memperoleh kesehatan juga dijamin konstitusi, yakni Pasal 28H UUD 1945.

“Pasal dimaksud menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Ridho mengutip isi Pasal 28H UUD 1945.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Wahrul Fauzi: Kementan Segera Selesaikan Masalah Pertanian di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pertanian …