Pemkab Tanggamus Ajukan Raperda Perlindungan Guru-Tenaga Kependidikan


RAPAT Paripurna penyampaian Raperda Kabupaten Tanggamus di DPRD setempat, beberapa waktu lalu. | Pemkab Tanggamus

TANGGAMUS, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda), di antaranya Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Dua lagi, Raperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon, serta Raperda tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Penyusunan raperda ini telah mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, perlu masukan dan saran dari DPRD demi kesempurnaan produk hukum yang akan diberlakukan,” kata Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi’i, seperti dikutip dari laman Pemkab Tanggamus, Jumat, 22/11/2019.

Dia mengatakan, peraturan daerah (perda) merupakan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Mengingat betapa pentingnya penyusunan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dengan demikian kedudukan peraturan daerah dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui. Khususnya, dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyusunan peraturan daerah harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti.

“Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam menyusun peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengesahan. Untuk itu, diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas yang kuat dalam pelaksanaannya,” ujar dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Wahrul Fauzi: Kementan Segera Selesaikan Masalah Pertanian di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pertanian …