Pertama di Indonesia, Desa Inklusi Keuangan Diresmikan di Lampung Selatan


PERESMIAN Desa Inklusi Keuangan di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 20/11/2019. | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Indra Krisna dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto meresmikan Desa Inklusi Keuangan di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 20/11/2019. Desa Inklusi Keuangan bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk maupun wilayah sekitar desa tersebut. Sehingga, dapat mendorong perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Desa Inklusi Keuangan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Nantinya, desa tersebut bakal jadi percontohan untuk direalisasikan di desa-desa lainnya di Provinsi Lampung, bahkan seluruh Indonesia.

“Peresmian Desa Inklusi Keuangan diawali dengan peresmian Galeri Investasi Desa. Galeri dimaksud memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal dan menabung pada produk pasar modal sebagai salah satu pilihan dalam berinvestasi,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Kamis, 21/11/2019.

Dia mengatakan, seluruh industri jasa keuangan, baik perbankan maupun nonbank akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa mengenai industri jasa keuangan melalui program edukasi dan sosialisasi di Desa Titiwangi. Diharapkan setelah masyarakat desa memahami produk-produk keuangan, masyarakat dapat turut serta mencoba produk-produk atau layanan keuangan tersebut. Hal itu dalam rangka mendorong program keuangan inklusif.

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada tahun ini menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada 2019 telah tercapai.

Namun, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari program atau kebijakan nasional. Langkah tersebut guna percepatan akses keuangan yang pada gilirannya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Wahrul Fauzi: Kementan Segera Selesaikan Masalah Pertanian di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pertanian …