Ajukan PBI BPJS Kesehatan, Warga Miskin di Lampung Bisa ke Aparatur Desa


KEPALA Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saeni menyatakan bahwa pendataan masyarakat miskin, terutama untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN-KIS, bisa menghubungi perangkat desa masing-masing. Sehingga, jika ada yang merasa berhak mendapatkan bantuan iuran BPJS dapat mengajukan menjadi peserta PBI melalui aparatur desa, bukan ke Dinas Sosial.

“Pendataan masyarakat miskin itu oleh (aparatur) desa. Nanti, dari desa diusulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generatin (SIKS-NG). Itu masing-masing desa sudah ada aplikatornya,” kata Sumarju di lingkungan DPRD Lampung, kemarin.

Dia mengatakan, SIKS-NG merupakan aplikasi buatan Kementerian Sosial yang dapat diakses oleh Dinas Sosial di seluruh Indonesia. Mulai dari pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat perdesaan atau kelurahan, kecamatan, lalu ke kabupaten/kotamadya, provinsi, hingga ke menteri sosial.

“Nanti, ada proses verifikasi dan validasi. Setelah itu, data akan ditetapkan oleh menteri sosial sebagai data terpadu, yang dimasukkan dalam BDT (basis data terpadu), yang dapat digunakan untuk berbagai penanganan kemiskinan, salah satunya data PBI BPJS,” ujarnya.

Namun demikian, yang menjadi kendala adalah pendataan di tingkat desa atau kelurahan belum efektif. Masih banyak warga yang seharusnya memperoleh bantuan malah tidak dapat. Padahal, rukun tetangga (RT) hanya membawahi beberapa rumah.

“Selain itu, kalau memang diefektifkan, ada program kepengurusan PKK yang bisa menjangkau per 10 kepala keluarga (KK). Sehingga, semua warga yang layak mendapat bantuan mestinya terdata di BDT,” kata dia.

Selain itu, bagi PBI yang statusnya dinonaktifkan, kalau masih terdata dalam BDT, maka masih bisa masuk lagi. Namun, melalui pendataan aparatur desa setempat dan verifikasi ulang.

“Karena penerima bantuan itu kan ada 21 kategori, antara lain kepemilikan lahan, kondisi rumah, pendapatannya, dan sebagainya,” ujar Sumarju.

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Muhammad Fakhriza mengatakan, masyarakat miskin di Lampung yang tidak mampu membayar iuran BPJS, bisa mengajukan diri sebagai peserta PBI. Nantinya, pemerintah yang akan menanggung iuran BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat yang mengajukan diri menjadi peserta PBI mesti memenuhi kategori, yaitu sebagai masyarakat miskin.(*)

Baca juga Tak Sanggup Bayar BPJS, Warga Miskin di Lampung Bisa Ajukan Jadi Peserta PBI

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …