BPJS Kesehatan Bandar Lampung Sosialisasikan Perubahan Iuran, Berlaku 1 Januari 2020


KEPALA BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Muhammad Fakhriza menyampaikan perubahan iuran saat konferensi pers di Restoran Rumah Kayu, Way Halim, Kamis, 14/11/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandar Lampung mensosialisasikan perubahan iuran. Perubahan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Ini dilakukan karena selama ini sejak awal ada ketidaksesuaian iuran dengan benefit yang akan diterima. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyesuaikan ke arah iuran yang lebih sesuai,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Muhammad Fakhriza saat konferensi pers di Restoran Rumah Kayu, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, 14/11/2019.

Dia mengatakan, segmen terjadi penyesuaian iuran. Untuk kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat miskin atau tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, dari tarif sebelumnya Rp25.500 per jiwa menjadi Rp42.000 per jiwa. Ini telah berlaku per 1 Agustus 2019. Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp19 ribu per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus-31 Desember 2019.

“Jadi, pemerintah daerah tidak perlu khawatir soal perubahan anggaran karena ada kenaikan. Karena meskipun berlaku 1 Agutus 2019, tetapi yang Rp19 ribu itu akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN sampai Desember 2019. Namun, yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah terhitung 1 Januari 2020, sudah mulai ditanggung pemerintah daerah,” ujarnya.

Kemudian, untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebesar Rp12 juta. Ini berubah dari peraturan terdahulu yang batas atasnya Rp8 juta. Adapun komposisinya, yaitu 5% dari gaji atau upah per bulan. Ini dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja, dan 1% dibayar oleh peserta.

“Jadi, ini berubah skemanya. Kalau dahulu kan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% pekerja. Sekarang berubah ketentuannya,” kata dia.

Penyesuaian ini juga berlaku untuk PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Jika peraturan sebelumnya iuran dipotong hanya dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sekarang berubah, bisa dikatakan semua tunjangan dihitung, termasuk tunjangan kinerja dengan batas atasnya Rp12 juta.

“Untuk PNS yang vertikal, berlakunya per 1 Oktober 2019. Kalau PNS daerah 1 Januari 2020,” ujar Fakhriza.

Menurutnya, jika melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri, sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Sebenarnya, besaran iuran yang akan disesuaikan ini tidaklah besar. Hal itu apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata dia.

Berikut iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :

a. Kelas III semula Rp25.500 menjadi Rp42 ribu

b. Kelas II semula Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu

c. Kelas I semula Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

PLN Lampung Pastikan Aman Pasokan Listrik Selama Natal-Tahun Baru 2020

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung telah mempersiapkan pasokan listrik. …