Kunker ke Lampung, BAP DPD Tinjau Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi (enam dari kanan) foto bersama BAP DPD, Kamis, 7/11/2019. Kedatangan BAP DPD untuk meninjau pengelolaan keuangan tujuh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kamis, 7/11/2019. Kunker tersebut terkait penyusunan rekomendasi BAP DPD atas pemeriksaan BPK RI di Provinsi Lampung.

“Hasil pemeriksaan BPK tersebut kami tindaklanjuti dengan melakukan telaah. Dari hasil telaah, kami melakukan klarifikasi melalui kunjungan ke daerah. Tujuannya, guna mendapatkan informasi yang lengkap ihwal permasalahan daerah dalam penyusunan laporan keuangan,” kata Sylviana Murni, pimpinan delegasi BAP DPD, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung, Bandar Lampung.

Selain itu, lanjut dia, juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) dalam mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Bagi pemda yang memperoleh status WTP agar dapat mempertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian, memberikan masukan kepada BAP agar dapat menjadi contoh bagi pemda lainnya.

“Kami memantau hasil pemeriksaan BPK RI atas tujuh entitas, yaitu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Mesuji, dan Pesisir Barat,” ujarnya.

Selain BPK dan pemda, terdapat institusi pengawasan internal pemerintah yang perlu diikutsertakan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peran BPKP yang relevan adalah pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Hal itu berkaitan dengan upaya pencegahan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.

“Pencegahan tersebut penting, sehingga kerugian keuangan negara atau daerah dapat dihindari, atau tidak terjadi lagi,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Lampung memiliki prospek yang baik. Namun, perlu bantuan DPD agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.

“Tanpa bantuan dari bapak-ibu (DPD) RI, saya kurang yakin Lampung ini akan lebih jaya,” ujar Arinal.

Dalam pertemuan itu, masing-masing dari tujuh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan klarifikasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara. Arinal meminta seluruh kabupaten/kota, termasuk Inspektorat Provinsi Lampung, untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. Lalu, melaporkan kepada dirinya jika sudah ditindaklanjuti.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Malam Ini, KPID Lampung Beri Penghargaan Bagi Insan Penyiaran

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung kembali menggelar KPID Lampung Award …