Soal Upah Honorer DKP, LBH akan Gugat Pemprov Lampung


HONORER DKP Lampung memperlihatkan SK Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di LBH Bandar Lampung, Senin, 4/11/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung akan menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait upah honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Gugatan dilayangkan bila pemerintah setempat tak segera membayar upah honorer DKP selama tujuh bulan terakhir.

“Pemprov berdalih tak ada anggaran. Tidak ada kejelasan bagaimana penyelesaian oleh Pemprov Lampung. Dalam surat somasi itu, kami memberikan waktu selama empat hari untuk penyelesaian upah honorer, tapi sampai sekarang tidak jelas,” kata Sukma Indra Jarwadi, Kepala Divisi Ekosob LBH Bandar Lampung, saat jumpa pers di Kantor LBH Bandar Lampung, Senin, 4/11/2019.

Dia mengatakan, honorer yang meminta pendampingan LBH sebanyak 16 orang dari total 35 orang. Jika dihitung, per honorer dengan upah Rp1,8 juta x 7 bulan, yaitu Rp12,6 juta. Bila dikalikan jumlah honorer yang melapor sebanyak 16 orang, totalnya sekitar Rp201,6 juta. Jika dikalikan 35 honorer, maka upah honorer DKP yang harus dibayar Pemprov Lampung sebesar Rp441 juta.

“Itu adalah kewajiban pemprov yang mesti dibayarkan. Sebab, mereka punya SK gubernur yang sah. Artinya, hak dan kewajaiban juga mengikat dalam SK itu. Jangan sampai Pemprov Lampung justru mengajarkan praktik perbudakan, yaitu mempekerjakan orang, tapi tidak mengupah,” ujarnya.

Langkah terdekat, LBH Bandar Lampung akan mengikuti hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi I DPRD Lampung, Rabu mendatang, 6 November 2019.  Jika setelah hearing masih tidak ada iktikad baik pemerintah setempat, maka LBH mengajukan gugatan. Pengugatan tersebut karena Pemprov Lampung melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ada SK yang sah dan individual yang diberikan ke tiap tenaga kontrak. SK tersebut belum pernah dibatalkan, dan tenaga kontrak telah menjalankan kewajibannya. Nah, pemerintah tanggung jawabnya adalah membayarkan upah mereka,” kata dia.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga Soal Upah, Honorer DKP Lampung Melapor ke LBH Bertambah

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Pindah Tugas, Mantan Sekda Lamsel Fredy Jadi Kepala Bappeda Lampung

KALIANDA, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengadakan acara pelepasan mantan Sekretaris Daerah …