Ombudsman Lampung: Banyak Wajib Pajak Tidak Terima STTS


DARI kanan ke kiri: Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf, dan Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Timur Mustakim. | Ombudsman Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang tidak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) setelah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) melalui kolektor desa. Hal itu mengemuka pada Diseminasi Hasil Kajian Pelayanan Publik terkait Tata Kelola Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis, 31/10/2019.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Hadir pula Mustakim, Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Timur.

“Kajian yang dilakukan Ombudsman bukan dalam konteks untuk mencari-cari kesalahan, tetapi ingin melihat potensi maladministrasi dalam pelayanan publik pada pemungutan PBB-P2. Kemudian, diberikan saran perbaikan untuk mencegah maladministrasi terjadi secara berulang,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf melalui keterangan tertulis, Jumat, 1/11/2019.

Dalam diseminasi itu, pihak Ombudsman menyampaikan sejumlah temuan, yaitu:

  1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan PBB-P2
  2. Wajib pajak yang membayar melalui ketua RT dan/atau kolektor desa tidak mendapatkan STTS
  3. Masih ditemukannya pembayaran dengan sistem diborongkan
  4. Petugas pemungut (kolektor desa) tidak menyetor uang hasil pemungutan PBB-P2 setiap hari kerja (1×24 jam)
  5. Masih banyak terdapat kesalahan data pada dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di hampir seluruh desa yang dimintai keterangan
  6. Ketua RT tidak dimasukkan dalam tim petugas pemungut

Adapun saran dari Ombudsman Lampung, yakni:

  1. Bupati Lampung Timur melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembayaran, Jatuh Tempo Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada bagian yang mengatur tentang kewajiban Petugas Pemungut menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 ke Tempat Pembayaran setiap hari kerja karena aturan tersebut pada praktiknya sulit untuk dilaksanakan
  2. Bupati Pesawaran melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15.A Tahun 2013 tentang Penunjukan tempat dan Tatacara Pembayaran PBB-P2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 terutama pada pada bagian yang mengatur tentang kewajiban Petugas Pemungut menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 ke Tempat Pembayaran setiap hari kerja karena aturan tersebut pada praktiknya sulit untuk dilaksanakan
  3. Bupati Pesawaran memberikan legalitas kepada ketua RT sebagai salah satu petugas pemungut karena pada praktiknya sebagian besar masyarakat melakukan pembayaran melalui Ketua RT
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran dapat melakukan perbaikan dan pembaharuan data objek dan subjek PBB-P2 secara berkelanjutan
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran memastikan bahwa wajib pajak yang membayar melalui ketua RT dan/atau kolektor desa memperoleh STTS dan/atau kuitansi yang sah
  6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun SOP proses pemungutan PBB-P2 secara keseluruhan
  7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran menyusun SOP untuk pembayaran
  8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat memastikan tidak ada lagi pembayaran dengan sistem borongan

Menanggapi hal tersebut, Dendi dan Mustakim menyampaikan terima kasih. Mereka berkomitmen segera menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …