Upah Honorer Tak Dibayar, LBH Bandar Lampung akan Buka Posko Pengaduan


DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan diwawancarai jurnalis usai sidang di PN Tanjungkarang, Selasa, 9/4/2019. LBH akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang menolak gugatan penggusuran eks Pasar Griya di Kecamatan Sukarame. | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – LBH Bandar Lampung mendampingi puluhan honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang menuntut haknya, yakni upah selama tujuh bulan. Ke depan, LBH berencana membuka posko pengaduan untuk menampung para honorer lain yang bernasib serupa.

“Berkaca dari kasus ini (honorer DKP), memungkinkan LBH Bandar Lampung untuk membuka posko pengaduan honorer,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan kepada duajurai.co, Rabu, 23/10/2019.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati itu mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Pemprov Lampung. Klarifikasi itu karena pengangkatan tenaga honorer DKP berdasar surat keputusan (SK) gubernur Lampung.

“Paling lama empat hari harus ada jawaban dari gubernur dan DKP. Kalau memang tidak ada jawaban, tetapi dari pelapor menginginkan ada tindakan hukum apakah itu gugatan, kami akan lakukan itu,” ujarnya.

Menurut Chandra, efisiensi anggaran tak bisa menjadi alasan pembenar untuk tidak membayar upah para honorer. Sebab, pemerintah yang mengangkat mereka untuk bekerja. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mesti memenuhi hak mereka.

“Karena perbuatannyakan mengangkat, otomatis ketika dipekerjakan, maka harus diberikan haknya dong. Ada atau tidak ada anggaran, itu sudah kewajiban pemerintah untuk mengupah mereka,” kata dia.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga 35 Honorer DKP Tak Diupah 7 Bulan, LBH: Gubernur Tak Bisa Lepas Tangan

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Nanang Ermanto Lepas Keberangkatan 30 Peserta Umrah Lampung Selatan

KALIANDA, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melepas keberangkatan 30 orang …