Ombudsman Lampung Siap Dampingi Honorer DKP Perjuangkan Hak


KEPALA Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung siap mendampingi para honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat memperjuangkan haknya. Sebanyak 35 honorer tidak menerima upah sejak April lalu.

“Intinya, kami mendorong diselesaikan internal mereka dahulu. Kalau tidak ada penyelesaian, baru lapor Ombudsman,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf kepada duajurai.co via WhatsApp, Rabu, 23/10/2019.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menyiapkan alokasi anggaran sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer. Bila Pemprov Lampung berdalih tidak ada anggaran untuk mengupah, maka mesti ada evaluasi dalam prosesnya.

“Patut dipertanyakan penganggarannya kalau seperti itu. Mestinya pengelolaan dan alokasi anggaran itu sudah disiapkan dalam satu tahun walau ada APBD Perubahan,” ujarnya.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga Upah Honorer Tak Dibayar, LBH Bandar Lampung akan Buka Posko Pengaduan

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …