APBD Lampung Defisit, Upah 7 Bulan 35 Honorer DKP Terancam Tak Dibayar


PENJABAT Sekprov Lampung Fahrizal Darminto | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Upah sebanyak 35 honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung terancam tidak dibayar. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak memiliki pos anggaran untuk membayar upah para honorer tersebut yang sebesar Rp1,8 juta per bulan.

“Anggaran pemprov ini defisit. Untuk membangun infrastruktur terpaksa harus melakukan rasionalisasi di semua pos anggaran, termasuk tukin (tunjangan kinerja) pejabat juga diturunkan. Situasi APBD Lampung terbatas, dan tidak mungkin menambah anggaran untuk membayar tenaga kerja yang memang tidak dibutuhkan,” kata Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Bandar Lampung, Selasa, 22/10/2019.

Dia mengatakan, sebelum Agustus 2019, pihaknya telah meminta para honorer DKP tak lagi masuk kantor. Alasannya, pemerintah setempat tidak punya anggaran untuk mengupah mereka.

“Kami lakukan rasionalisasi pada APBD Perubahan. Oleh karena itu, DKP dari sebelum Agustus sudah memberikan warning kepada tenaga honorer,” ujarnya.

Menurut Fahrizal, pengangkatan tenaga honorer harus melalui prosedur. Pertama, harus dipastikan instansinya membutuhkan tambahan pegawai honorer. Juga mesti dipastikan bahwa di dalam anggaran organisasi perangkat daerah ada alokasi anggaran untuk membayar gajinya.

“Jadi bukan apa-apa, karena memang anggarannya tidak ada, dan menurut anjab (analisa jabatan) memang dibutuhkan tidak sebanyak itu. Jadi, siap-siap saja (para honorer) untuk mencari pekerjaan yang lain sambil menunggu penerbitan surat pemutusan hubungan kerja,” kata dia.

Pemprov akan mengevaluasi kebutuhan tenaga honorer di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung. Ketika masih ada OPD yang membutuhkan tenaga honorer, maka tetap bisa diusulkan.

“Ke depan, kami akan tata. Kami tidak boleh menghambur-hamburkan uang pemerintah untuk membayar orang yang memang tak dibutuhkan,” kata dia.

Saat ini, jumlah honorer di lingkungan Pemprov Lampung sebanyak 3.583 orang. Prinsipnya, tenaga honorer itu tidak boleh ada, kecuali kantor itu masih membutuhkan tenaga khusus. Misalnya, cleanning service, tenaga jaga malam, driver, untuk membantu kerja aparatur sipil negara (ASN). Namun, jumlahnya relatif tidak banyak.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga 35 Honorer Tak Terima Upah 7 Bulan, DPRD Panggil DKP Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Nanang Ermanto Lepas Keberangkatan 30 Peserta Umrah Lampung Selatan

KALIANDA, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melepas keberangkatan 30 orang …