Upah Rp1,8 Juta Tak Dibayar 7 Bulan, Honorer DKP Lampung Minta Pendampingan LBH


PARA honorer DKP Lampung memperlihatkan SK gubernur dan surat perintah tugas, Senin, 21/10/2019. Mereka tidak menerima upah sebesar Rp1,8 juta per bulan sejak April lalu. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 35 honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung akan memperjuangkan haknya ihwal upah yang tak dibayar selama tujuh bulan terakhir. Mereka melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan meminta pendampingan LBH Bandar Lampung agar upah mereka yang hanya Rp1,8 juta per bulan segara dibayarkan.

“Kemarin, kami sudah ke ombudsman dan LBH dan sudah mendapat arahan. Kami akan menyusun laporan resminya. Kami harap, ini bisa membantu kami mendapatkan hak kami,” kata honorer DKP Lampung Julvaredy Pratama saat ditemui di kediaman salah satu honorer Nindy Deviana, Jalan Aziz Cindar Bumi, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Senin, 21/10/2019.

Hal senada disampaikan Fitri Eka Sugesti (33), honorer lainnya. Dia berharap, pemerintah mendengarkan keluh kesah mereka dan memenuhi tanggung jawabnya. Sebab, para tenaga honorer juga banyak yang datang dari luar kota, dan tak sedikit di antaranya menjadi tulang punggung keluarga.

“Kami harap, pemerintah bertanggung jawab. Bayar gaji kami. Kami ini bekerja karena punya surat keputusan (SK) gubernur dan Surat Perintah Tugas (SPT) dinas. Ada landasannya. Jadi, sudah kewajiban pemerintah menggaji kami,” ujar Fitri yang bertugas di Bidang Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan DKP Lampung.(*)

Baca juga 35 Honorer DKP Lampung Tak Terima Upah Sejak April 2019

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Peresmian, Paspampres Simulasi Pengaman Presiden di Gerbang Tol Simpang Pematang

MESUJI, duajurai.co – Pengamanan ketat dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) di area Gerbang Tol …