Soal Honorer DKP Lampung Tak Diupah 7 Bulan, LBH: Dalil Efisiensi Tak Bisa Diterima


DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan diwawancarai jurnalis usai sidang di PN Tanjungkarang, Selasa, 9/4/2019. LBH akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang menolak gugatan penggusuran eks Pasar Griya di Kecamatan Sukarame. | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menilai, dalil efisiensi terkait upah honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung tak dibayar selama tujuh bulan tidak bisa diterima. Sebab, berdasar surat keputusan (SK) pengangkatan honorer bahwa honor dibebankan pada APBD Provinsi Lampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) DKP tahun 2019.

“Kalau dalilnya efisiensi anggaran, itu tidak bisa. Efisiensi itu seharusnya enggak bisa ke honor dan gaji pegawai, itu tidak diperkenankan. Efisiensi itu hanya untuk kegiatan lain,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan kepada duajurai.co via telepon, Senin, 21/10/2019.

Dia mengatakan, pengangkatan tenaga honorer tentunya sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Maka, seharusnya dibarengi pula dengan perencanaan anggarannya.

“Gubernur yang harus bertanggung jawab, walaupun yang mengeluarkan SK bukan gubernur masa sekarang. Tapi, kan SK itu melekat bukan pada orang, tapi pada jabatan,” ujarnya.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati itu, para honorer yang tidak menerima upah punya kekuatan hukum untuk menggugat Pemprov Lampung. Hal tersebut karena mereka bekerja berdasarkan SK Gubernur Lampung.

“Honorer punya kekuatan untuk mengugat. Kalau dianggarkan tetapi tidak dibayarkan, maka itu perbuatan korupsi dan masuk ranah pidana. Kalau keluarkan SK, tapi tidak menganggarkan berarti masuknya perdata. Sebab, ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa,” kata dia.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga 35 Honorer Tak Diupah 7 Bulan, Plt Kepala DKP Lampung: Tak Ada Anggaran

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Peresmian, Paspampres Simulasi Pengaman Presiden di Gerbang Tol Simpang Pematang

MESUJI, duajurai.co – Pengamanan ketat dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) di area Gerbang Tol …