35 Honorer Tak Terima Upah 7 Bulan, DPRD Panggil DKP Lampung


HONORER DKP Lampung memperlihatkan surat perintah tugas dan surat keputusan tentang pengangkatan, Senin, 21/10/2019. Selama tujuh bulan terakhir, sebanyak 35 honorer DKP Lampung tidak menerima upah yang hanya Rp1,8 juta per bulan. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – DPRD Provinsi Lampung akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat terkait upah honorer. Sebanyak 35 honorer di instansi itu tidak menerima upah selama tujuh bulan terakhir.

“Kami akan cross check ke DKP dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ini apa masalahnya hingga itu terjadi (upah honorer tak dibayar). Apa kesalahannya? Nanti kami panggil (DKP). Hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja dan harus bertanggung jawab,” kata Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay kepada duajurai.co via telepon, Senin, 21/10/2019.

Politikus PDIP itu mengatakan, saat ini, DPRD Lampung sedang menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Nantinya, persoalan di DKP Lampung akan ditanggapi oleh komisi II.

“Sebentar lagi alat kelengkapan dewan kan terbentuk. Dinas Kelautan dan Perikanan itu mitra Komisi II, dan dalam beberapa hari ini sudah bisa dikonfirmasikan,” ujarnya.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga Soal Honorer DKP Lampung Tak Diupah 7 Bulan, LBH: Dalil Efisiensi Tak Bisa Diterima

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …