35 Honorer Tak Diupah 7 Bulan, Plt Kepala DKP Lampung: Tak Ada Anggaran


PELAKSANA Tugas Kepala DKP Provinsi Lampung Makmur Hidayat | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Makmur Hidayat menyatakan bahwa tak ada anggaran untuk mengupah para honorer. Menurutnya, upah sebanyak 35 honorer yang belum dibayar selama tujuh bulan tidak menjadi tanggung jawabnya.

“Dinas kan hanya penerima (tenaga honorer). Kami dikasih orang, tapi anggarannya enggak dikasih. Kami mau gimana? Memang tak ada anggarannya untuk menggaji,” kata Makmur saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin, 21/10/2019.

Dia mengatakan, para tenaga honorer tersebut masuk ke dinasnya berdasarkan SK Gubernur pada April 2019. Sementara, pada bulan itu APBD sedang berjalan dan belum ada penganggaran sebelumnya.

“Awalnya, kami biarkan mereka (honorer) tetap berada di DKP, karena berharap nanti bisa dianggarkan dalam APBD perubahan. Namun, ternyata tak bisa dianggarkan juga pada APBD Perubahan karena efisiensi. Malahan anggaran kami juga banyak yang dipotong,” ujarnya.

Dengan demikian, DKP angkat tangan mengenai upah sebanyak 35 honorer tersebut. Jika tidak ada pos anggaran khusus untuk mengupah honorer, maka pihaknya tidak bisa dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil dana dari pos anggaran lainnya.

“Kami ini kan ketimpahan 35 orang honorer itu. Beratlah kalau kami harus menanggung gaji mereka bila tidak jelas anggarannya, dan gak ada pos anggarannya,” kata dia.

Makmur sempat mencari solusi untuk persoalan itu. dia berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat supaya para honorer di DKP didistribusikan ke dinas lain. Akan tetapi, hingga kini belum ada jawaban dan solusi dari BKD.

“Saya berusaha supaya mereka didistribusikan ke dinas lain yang ada anggarannya. Selain itu, memang saya katakan juga kepada para honorer itu, kalau mereka ada kerjaan lain yang lebih menjanjikan, ngapain nunggu-nunggu di sini yang enggak pasti. Apalagi, sudah pasti juga ini tidak dianggarkan pada 2020 karena pemprov masih defisit,” ujarnya.

Sebanyak 35 honorer meminta DKP Lampung segera membayar upah mereka yang tersendat sejak April lalu. Selama ini, mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, mereka keluar uang untuk biaya transportasi dan konsumsi selama bekerja. Adapun besaran upah para honorer hanya Rp1,8 juta per bulan.(*)

Baca juga Upah Rp1,8 Juta Tak Dibayar 7 Bulan, Honorer DKP Lampung Minta Pendampingan LBH

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Mulai Besok Pagi Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Bisa Dilewati

MESUJI, duajurai.co – Jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang menghubungkan Provinsi Lampung dan …