35 Honorer DKP Lampung Tak Terima Upah Sejak April 2019


PARA honorer DKP Lampung memperlihatkan SK gubernur dan surat perintah tugas, Senin, 21/10/2019. Mereka tidak menerima upah sebesar Rp1,8 juta per bulan sejak April lalu. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 35 honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung tidak menerima upah sejak April 2019. Mereka meminta haknya karena telah bekerja selama tujuh bulan belakangan dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Surat Perintah Tugas (SPT) dinas.

“Jumlah kami ada 35 orang. Belum pernah terima gaji sejak April sampai bulan ini. Padahal, kami sudah bekerja, sesuai SK gubernur dan SPT dinas yang jelas. Jadi, kami meminta hak kami,” kata honorer DKP Lampung Julvaredy Pratama saat ditemui di kediaman salah satu honorer Nindy Deviana, Jalan Aziz Cindar Bumi, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Senin, 21/10/2019.

Dia mengatakan, dirinya mulai bekerja sejak April lalu, setelah terbit SK Gubernur Lampung Nomor: 800/245/VI.04/2019. Kemudian, dia juga mendapatkan SPT Nomor: 800/293/V.19-SET.1/2019, dan ditempatkan di Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

“Awal Oktober lalu, kami menghadap Plt kepala dinas untuk menanyakan hak kami. Jawabannya, tidak ada anggarannya. Malah yang bersangkutan menyuruh kami di rumah saja, atau cari kerjaan lain karena tidak ada gaji di DKP,” ujarnya.

Julvaredy mengaku bahwa dirinya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dia masuk kantor pada pukul 07.30 WIB. Kemudian, pulang bersama aparatur sipil negara (ASN), sore hari. Karena itu, dia meminta DKP Lampung memenuhi hak honorer.

“Dalam surat keputusan gubernur tertulis bahwa masa berlaku SK tersebut terhitung 1 April hingga 31 Desember 2019. Dengan demikian, kami memiliki kewajiban sekaligus hak mendapatkan gaji sebesar Rp1,8 juta per bulan hingga Desember mendatang,” kata dia.

Hal senada disampaikan Fitri Eka Sugesti (33), honorer lainnya. Warga Jatimulyo, Lampung Selatan, itu mengaku setiap hari pulang pergi dari rumahnya ke dinas guna menunaikan tugas sebagai honorer. Selama tujuh bulan terakhir, Fitri mengeluarkan biaya transportasi dan konsumsi.

“Saya sudah keluar uang banyak selama tujuh bulan. Sudah mengorbankan tenaga, pikiran, dan banyak hal untuk bekerja. Maka, kami minta apa yang menjadi hak kami ditunaikan,” ujarnya.

Pun demikian dengan Nindy Deviana (26), rekan Julvaredy dan Fitri. Ibu satu anak itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunaikan kewajibannya mengupah para honorer.

“Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan, artinya sudah siap menggaji. Jadi, jangan lepas tangan,” kata Nindy.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Mulai Besok Pagi Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Bisa Dilewati

MESUJI, duajurai.co – Jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang menghubungkan Provinsi Lampung dan …