Diskusi Soal Papua, OKP Cipayung Plus Bandar Lampung Desak Pembebasan Aktivis


AKTIVIS OKP Cipayung Plus Bandar Lampung foto bersama usai diskusi soal konflik Papua di sekretariat GMKI Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. Dalam diskusi tersebut, mereka menuntut sejumlah hal di antaranya pembebasan aktivis dan tokoh masyarakat Papua. | GMKI Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sejumlah elemen yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Bandar Lampung mengadakan diskusi ihwal konflik Papua di sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandar Lampung. Dalam diskusi tersebut, mereka menuntut beberapa hal di antaranya pembebasan aktivis mahasiswa Papua.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan semua aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ditahan TNI dan Polri yang protes akibat rasisme dan persekusi warga Papua,” kata Ketua GMKI Bandar Lampung Ranto Sadwijan Ambonius Pasaribu melalui keterangan tertulis, Jumat, 18/10/2019.

Dalam diskusi terungkap bahwa insiden di Wamena dan Jayapura menambah catatan panjang penindasan dan pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Untuk itu, pemerintah perlu menempuh pendekatan humanis. Caranya, mengedepankan kasih untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di Bumi Cenderawasih.

Selain pembebasan aktivis, berikut tuntutan lain Cipayung Plus Bandar Lampung yang terdiri dari GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, KMHDI, dan KAMMI.

  1. Mendesak presiden mengganti Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dianggap lalai menangani keamanan di Papua
  2. Mendesak presiden untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua bukan dengan skenario milisi dan paramiliter nusantara yang merajalela di tanah papua dan cara militeristik. Tapi, dengan cara humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat/marga-marga di tujuh wilayah adat Papua. Jangan melibatkan mereka yang tidak memahami akar masalah di Papua
  3. Mendesak presiden untuk mengevaluasi kinerja Menko Polhukam Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan. Sebab, mereka dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional
  4. Mendesak presiden agar menjamin hak hidup masyarakat Papua sesuai dengan amanat UUD 1945.(*)

Baca juga Besok, Diskusi “Isu Papua dan Hak Atas Informasi” di AJI Bandar Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

Mahad Aljamiah UIN Raden Intan Rayakan Maulid Nabi dengan Pawai Obor

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ratusan mahasantri Mahad Aljamiah UIN Raden Intan Lampung merayakan maulid Nabi …