Cegah Korupsi Terulang, KPK Beri Pengarahan kepada Pejabat Lampung Selatan


KETUA Tim Korsupgah KPK RI Wilayah III Dian Patria memberi pengarahan kepada pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Jumat, 18/10/2019. Pengarahan itu sebagai upaya mencegah korupsi terulang kembali di Lampung Selatan. | Diskominfo Lampung Selatan

KALIANDA, duajurai.co – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pengarahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Jumat, 18/10/2019. Pengarahan yang berlangsung di Aula Krakatau pemkab setempat itu sebagai upaya mencegah korupsi terulang kembali.

Ketua Tim Korsupgah KPK RI Wilayah III Dian Patria mengatakan, kegiatan itu merupakan program KPK, yakni penindakan terintegrasi setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2018. Sehingga, Tim Korsupgah perlu melakukan pembinaan untuk mencegah hal serupa di Lampung Selatan.

“Kami mencoba mendorong agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Di sini, kami berbicara terbuka, bukan berarti mencari-cari kesalahan orang per orang atau mengorek luka lama. Tetapi, bagaimana mencari solusi bersama,” kata Dian melalui rilis Diskominfo Lampung Selatan.

Dia melanjutkan, KPK menangani lima kasus di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya terjaring OTT dengan modus yang sama melalui proyek infrastruktur.

“Statistik KPK menyebutkan 60% kasus dari suap menyuap, lalu 23% dari pengadaan barang dan jasa. Jadi, dari data ini menyambung dengan fakta di lapangan dan modus-modusnya masih konvensional,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Dian, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah perbaikan maupun rencana aksi pemberantasan korupsi. Dia mencontohkan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam proses tender di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Begitu juga unit layanan pengadaan (ULP), kini diberi tunjangan. Langkah itu untuk meningkatkan kinerja dan mencegah korupsi.

“Meskipun semua proses tender proyek telah dilakukan secara terbuka dan transparan melalui sistem online, peretas (hacker) menjadi kendala pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Mahad Aljamiah UIN Raden Intan Rayakan Maulid Nabi dengan Pawai Obor

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ratusan mahasantri Mahad Aljamiah UIN Raden Intan Lampung merayakan maulid Nabi …