OPINI IB ILHAM MALIK: Tantangan Baru Ibu Kota Negara di Kalimantan


SKETSA ibu kota baru di Kalimantan | ist
Dr Eng IB Ilham Malik, ST., MT., ATU | Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota di Magister Teknik Universitas Bandar Lampung

RENCANA pemerintah mendirikan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan mendapat tantangan. Baru-baru ini terjadi kerusuhan yang cukup mengkhawatirkan di wilayah yang relatif dekat dengan lokasi IKN. Pemerintah memang sudah bertemu dengan para tokoh masyarakat setempat, dan mencoba merangkum apa yang terjadi. Kemudian, berusaha membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan masalah.

Kalau persoalannya adalah kriminal murni, maka tentu saja penegak hukum perlu menyelesaikan secara adil. Lain hal bila persoalan tersebut bersifat sosial dan ekonomi, maka dibutuhkan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah. Kebetulan daerah tersebut memang dikenal berbagai pihak sebagai daerah yang rawan konflik sosial karena ada ketimpangan. Hal ini kemudian disusul dengan konflik-konflik yang bersifat individual, tetapi menjalar kepada konflik kelompok hingga akhirnya menimbulkan kerusuhan.

Terkait dengan lokasi pemerintahan baru ini, saya beranggapan bahwa perlu ada langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan rencana pemindahan ibu kota. Saya menyambut positif apa yang disampaikan berbagai pihak ihwal perlunya membuat kajian secara komprehensif dan cukup detail terkait dengan kelayakan pemindahan pusat ibu kota baru ke Kalimantan. Artinya, kita bisa saja tetap menjadikan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru. Tetapi, perlu ada treatment khusus dan langkah bertahap untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebab, bagaimanapun persoalan pemindahan ibu kota bukan saja persoalan teknis, dan sekadar kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi, juga bagaimana caranya dapat menyesuaikan dan menyiapkan sumber daya di daerah tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan yang bisa saja terjadi ketika ibu kota dipindahkan ke tempat mereka. Apalagi, daerah ini memiliki lahan yang luas dan penduduk relatif sedikit.

Sehingga, budaya dan perkawinan budaya atau akulturasi masih minim di sana. Atas dasar itu, perlu langkah-langkah cerdas hingga daerah ini bisa dikatakan sebagai daerah yang layak sebagai lokasi ibu kota baru. Jadi, memang dibutuhkan persiapan dan program bertahap agar dapat menyiapkan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota.

Saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa Kalimantan layak dan tidak layak. Tetapi memang, kalau melihat dari berbagai daerah yang pernah menyatakan sebagai lokasi baru  dan mereka siap dengan rencana tersebut, maka dapat kita katakan bahwa Kalimantan sebenarnya agak relatif besar tantangannya kalau  memindahkan ibu kota ke pulau ini. Tetapi, masih tetap bisa dilakukan selama ada langkah-langkah dan treatment khusus untuk menyiapkan Kalimantan sebagai ibu kota baru. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lainnya yang cenderung sudah siap dari sisi sosial ekonomi dan teknisnya, di mana membutuhkan treatment yang lebih mudah bila dipindahkan ke Kalimantan atau Sulawesi.

Tapi, kita juga menyadari bahwa tanpa ada kebijakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan, maka daerah Indonesia Timur dan juga tengah bagian Kalimantan, akan cenderung lambat berkembang karena daya tarik berbagai hal. Terutama, sosial ekonomi dan kewilayahan, tidak terjadi di tempat mereka. Tetapi, hal itu terjadi di pulau-pulau lain, seperti Pulau Jawa dan Sumatra.

Karena itu, memang dibutuhkan cara pandang baru terkait pemindahan ibu kota. Cara baru dimaksud adalah dengan melihat lokasi baru, yang selama ini tidak terpikirkan atau tidak tersentuh secara kelayakan. Karena memang gagasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan sudah pernah disampaikan sejak republik ini berdiri. Tetapi, tidak pernah terwujud karena banyak persoalan, atau setidaknya ada banyak tantangan yang harus dilalui untuk menjadikan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia.

Membangun pusat ibu kota baru harus dalam perspektif membangun kota baru. Dan sebelum kita membangun kota baru, perlu kiranya memahami kenapa ada kota. Kota terbangun ketika masyarakatnya tidak mau lagi melakukan sesuatu oleh diri mereka sendiri. Mereka ingin ada pihak lain yang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misal, kebutuhan air, maka masyarakat enggan untuk mengambil air sendiri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka, seperti di sungai yang relatif berjarak dengan lokasi tempat tinggal mereka. Karena masyarakat sudah enggan melakukan sendiri, maka mereka membutuhkan manajer permukiman atau manajer perkotaan dalam artian permukiman yang sangat besar.

Manajer permukiman atau manajer kota itulah yang diminta oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini mereka penuhi sendiri. Kalau manajer tidak mampu mengelola seluruh kebutuhannya juga aktivitas warganya, maka kita bisa katakan bahwa pemerintahan di tempat tersebut atau manajer di tempat tersebut gagal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Sebab, bagaimanapun para manajer kotanya dipilih oleh masyarakat sebagai pemilik saham kota. Sehingga, masyarakat bisa dengan mudah melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah untuk melihat apakah kebijakan yang diambil sejalan dengan pemenuhan kebutuhan warga kota atau tidak.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Usai Konferensi PGRI, Menanti Harapan untuk Lampung Berjaya

Oleh AAN FRIMADONA ROZA | Wakil Ketua PGRI Kabupaten Way Kanan SALAH satu amanat Kongres …