Kemenkumham Lampung Sosialisasikan RUU Pemasyarakatan, LBH: Kami Menolak


KEPALA Divisi Ekosob LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi (pegang mikrofon) menyampaikan pandangannya pada Sosialisasi dan Diskusi RUU Pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Lampung, Kamis, 26/9/2019. Sumaindra menyatakan bahwa LBH menolak RUU Pemasyarakatan karena berpotensi menimbulkan disparitas antara narapidana yang melakukan tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus. | LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyatakan sikap menolak terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan. Sikap tersebut disampaikan LBH pada Sosialisasi dan Diskusi RUU Pemasyarakatan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung, Kamis, 26/9/2019.

“LBH Bandar Lampung menyatakan sikap menolak RUU Pemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan disparitas antara narapidana yang melakukan tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus,” kata Kepala Divisi Ekosob LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi melalui keterangan tertulis.

Dia mengatakan, dalam draf RUU Pemasyarakatan ada beberapa pasal yang mengatur hak narapidana untuk mendapatkan kegiatan rekreasional. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Huruf C. Namun, penjelasannya menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehar-hari di udara terbuka dan narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.” Penjelasan tersebut menjadi tidak terang karena maknanya dapat berarti narapidana bisa rekreasi di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Selanjutnya adalah cuti bersyarat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf D. Ketentuan tersebut dapat membuat narapidana “bebas” menjalankan kehidupannya di luar lembaga pemasyarakatan,” ujarnya.

Jika RUU Pemasyarakatan disahkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembatasan Pemberian Remisi bagi Terpidana Kasus Korupsi, Narkoba, dan Terorisme tak berlaku lagi. Syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada Kuhap. Dengan demikian, hal ini akan menjadi peluang terjadinya obral remisi untuk narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Padahal, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus yang meresahkan masyarakat. Sebab itu, perlakuaan terhadap narapidana kasus-kasus dimaksud harus khusus agar menimbulkan efek jera.

“LBH Bandar Lampung memandang apabila pasal-pasal kontroversi itu tidak dibahas secara substantif dan komprehensif, maka potensi yang ditimbulkan dalam penegakan hukum pada kemudian hari akan membuat narapidana tidak ada efek jera. Khususnya, narapidana yang melakukan kejahatan extra ordinary crime,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tanjungkarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Indonesia

JAKARTA, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang meraih penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan …