City Sanitation Summit, Begini Strategi Pemkab Pringsewu Percepat ODF


CITY Sanitation Summit (CSS) ke-19 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 23-25 September 2019. | YKWS

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu mengikuti City Sanitation Summit (CSS) ke-19 yang diselenggarakan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) Indonesia. Kegiatan yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro itu berlangsung di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 23-25 September 2019.

Dalam CSS tersebut, Pemkab Pringsewu diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Purhadi. Dia didampingi Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Febrilia Ekawati, selaku NGO mitra Kabupaten Pringsewu. Mereka mempresentasikan strategi advokasi dalam percepatan open defecation free (ODF/bebas buang air besar sembarangan) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

“Ada tahapan berjenjang dalam strategi advokasi di Kabupaten Pringsewu. Pertama, mengadvokasi pimpinan daerah terlebih dahulu agar terpicu. Sebab, pimpinan daerah adalah kunci untuk lahir dan terselenggaranya kebijakan. Selanjutnya, advokasi untuk kebijakan dan regulasi, kelembagaan serta anggaran,” kata Febrilia melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, kemarin.

Sedangkan Purhadi menyampaikan banyak inovasi gerakan yang dibuat oleh Kabupaten Pringsewu dalam percepatan universal akses sanitasi. Khususnya untuk ODF yang telah diadopsi oleh kabupaten lain di Indonesia.

“Untuk mempertahankan ODF di Kabupaten Pringsewu, kami punya Gebrak Satgas STBM, Sholawat STBM, Polisi Sanitasi, Tentara Sanitasi, patungan jamban oleh siswa dan lainnya. Itu semua mejadi gerakan jihad terhadap sanitasi yang dipimpin langsung oleh bapak bupati maupun pak wakil bupati. Strategi serta inovasi tersebut sudah mulai diadopsi oleh kabupaten/kota lain di Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Bambang dalam materinya menyatakan bahwa sanitasi dan air bersih harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, kebijakan kepala daerah harus mengakomodasi kebutuhan dasar dalam satu paket komplet, yaitu sanitasi dan air bersih, pengelolaan kawasan kumuh, dan pengelolaan sampah.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Nanang Ermanto: Estimasi Anggaran Pendapatan Daerah Lamsel 2020 Rp 2,3 Triliun

KALIANDA, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan nota keuangan Rancangan …