Audiensi dengan DPRD Lampung, Ini Tuntutan Mahasiswa-Elemen Masyarakat


SEJUMLAH anggota DPRD menemui demonstran, Selasa, 24/9/2019. Dalam aksi tersebut, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Lampung untuk Indonesia mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain menolak Rancangan KUHP dan RUU Ketenagakerjaan. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Lampung untuk Indonesia berunjuk rasa di halaman DPRD Provinsi Lampung, Telukbetung, Bandar Lampung, Selasa, 24/9/2019. Dalam aksi tersebut, puluhan perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil beraudiensi dengan sejumlah anggota DPRD setempat. Sementara, ribuan peserta aksi menunggu di depan Gedung DPRD setempat.

Awalnya, perwakilan anggota DPRD Lampung antara lain Elly Wahyuni Fraksi Gerindra, Ahmad Mufti Salim Fraksi PKS dan beberapa anggota lainnya menemui pedemo. Kemudian, mereka mengajak perwakilan mahasiswa membentuk lingkaran kecil di pelataran gedung. Mereka mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Ketika hujan turun, dialog tersebut bubar dan dipindahkan ke ruang rapat komisi. Ketika pindah ke ruang rapat komisi, jumlah mahasiswa yang turut masuk bertambah menjadi puluhan. Meski demikian, audiensi berlangsung kondusif. Koordinator aksi dan beberapa perwakilan mahasiswa dipersilakan memaparkan aspirasinya. Kemudian, para wakil rakyat bergantian menanggapi tuntutan Aliansi Lampung untuk Indonesia.

“Kami harus memastikan apakah anggota DPRD Lampung pro terhadap masyarakat. Kalau tidak mau menandatangani rekomendasi tuntutan kami, maka artinya anggota DPRD Lampung tidak prorakyat,” kata Kristina Tiya Ayu, koordinator aksi yang juga Ketua Wilayah LMND Lampung, saat audiensi.

Berikut tuntutan Aliansi Lampung untuk Indonesia:

  1. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan tani
  2. Hentikan perampasan lahan
  3. Wujudkan reforma agraria berkeadilan gender
  4. Tolak Kebijakan yang tidak prorakyat (RUU Pertanahan, RKUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, revisi UU Pemasyarakatan, revisi UU Minerba)
  5. Cabut UU KPK hasil revisi
  6. Tolak Capim KPK Terpilih
  7. Tuntaskan Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup
  8. Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, BBM, dan listrik
  9. Cabut PP 78/2015
  10. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourching
  11. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
  12. Cabut UU Ormas
  13. Hentikan Represivitas terhadap aktivis prodemokrasi
  14. Selesaikan Konflik Pertanahan di Lampung.(*)

Baca juga Diguyur Hujan, Ribuan Mahasiswa Teriak “Allahu Akbar” di Halaman DPRD Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Selamat dalam Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Bocah Ini Bawa Adiknya Keluar dari Mobil

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dua bocah, Pricilia (9) dan Vania (2), selamat dalam kecelakaan di Jalan Tol …