Tolak Rancangan KUHP, Besok Ribuan Orang Demo DPRD Lampung


BERBAGAI elemen sedang konsolidasi di lapangan belakang Rektorat Unila, Bandar Lampung, Senin sore, 23/9/2019. Mereka membahas aksi penolakan sejumlah RUU yang dinilai melemahkan demokrasi di Indonesia, besok. | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sejumlah elemen yang mengatasnamakan Aliansi Lampung untuk Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi, Selasa, 24 September 2019. Dalam unjuk rasa tersebut, estimasi massa mencapai ribuan orang.

“Teman-teman mahasiswa menyatakan 1000-an orang yang akan turun menyampaikan aspirasi dan menolak paket UU yang berpotensi menjerat rakyat,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan kepada duajurai.co via WhatsApp, Senin malam, 23/9/2019.

Paket UU yang dimaksud Chandra, antara lain Rancangan KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan UU KPK. Menurutnya, paket UU tersebut tidak berpihak kepada masyarakat dan bertolak belakang dari harapan publik.

“Beberapa UU akan merusak nilai demokrasi yang merupakan amanah reformasi. Hal itu merupakan kemunduran dari republik ini,” ujarnya.

Pada aksi besok, massa akan berkumpul di Hotel Sheraton, sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian, massa menuju DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi. Adapun koordinator lapangan terdiri dari beberapa orang dari sejumlah elemen, di antaranya Kepala Divisi Ekosob LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi.

Selain LBH, elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung untuk Indonesia, antara lain BEM Fakultas Hukum Universitas Malahayati, LMND, FSBKU, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, dan Pemuda Berdikari. Kemudian, Forum Masyarakat Sawah Brebes, Forum Masyarakat Petani Kotabaru, Forum Masyarakat Pasir Gintung, Dewan Rakyat Lampung (DRL), serta gabungan mahasiswa Universitas Lampung (Unila).

Tak hanya di Lampung, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, besok, sekitar pukul 13.00 WIB. Ribuan orang akan turun ke jalan untuk menolak Rancangan KUHP dan UU KPK yang dinilai kontroversial dan dapat melemahkan demokrasi di Indonesia. Tuntutan lain aksi ini adalah meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …