Temui Massa PMII, DPRD Lampung Sepakat Revisi Lemahkan KPK


SEJUMLAH anggota DPRD Lampung menemu massa PMII saat berunjuk rasa, Senin, 23/9/2019. Aksi demonstrasi tersebut menolak pengesahan revisi UU KPK. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Lampung menolak pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasar kajian mereka, revisi tersebut melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Kami sudah sampaikan, dan Alhamdulillah dari pihak DPRD Lampung siap menyampaikan (ke pusat). Mereka (anggota DPRD Lampung) juga sudah membahas revisi UU KPK,” kata Ketua PKC PMII Lampung Ahmad Hadi Baladi Ummah saat berunjuk rasa di halaman DPRD setempat, Bandar Lampung, Senin, 24/9/2019.

Pihaknya juga menyuarakan kepada para wakil rakyat bahwa ada beberapa gejolak di masyarakat. Hal itu terkait asumsi-asumsi masyarakat mengenai peran dan fungsi KPK.

“Maka, bahasa dari kami konkret, setop. Jangan jadikan KPK sebagai alat politik. Jangan ada permainan di situ lagi. Sebab, dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan menjadi pemecah belah, baik di tingkatan mahasiswa maupun masyarakat bawah,” ujarnya.

Pada aksi tersebut, perwakilan massa sempat bertemu dengan anggota DPRD Lampung. Kemudian, Hadi meminta para wakil rakyat bersedia menemui pedemo. Permintaan itu pun dipenuhi anggoat legislatif.

“Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian langsung menemui massa aksi. Karena tadi kesan pertama kami saat datang ke gedung DPRD, seolah kami tidak boleh ketemu anggota dewan. Kami sempat tertahan di luar (gerbang), tidak boleh masuk. Padahal, kami kan mau bertemu bapak ibu di dewan,” ujar Hadi saat audiensi di ruang rapat komisi DPRD Lampung.

Di hadapan massa, DPRD Lampung Jauharoh Haddad menyatan bahwa pihaknya sepakat dengan PMII. Menurut politikus PKB itu, terdapat beberapa poin yang bisa melemahkan kerja-kerja KPK.

“Mereka (mahasiswa) menyampaikan bahwa tidak setuju dengan upaya pelemahan KPK. Saya kira sama ruhnya dengan kami. Oleh karena itu, apa yang menjadi aspirasi mereka akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk kemudian dibahas dan diteruskan (ke pusat),” kata dia.(*)

Baca juga Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, PMII Lampung Demo di DPRD

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …