Kelompok Studi Kader Tolak Pengesahan Revisi UU KPK


DIREKTUR Klasika Ahmad Mufid | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kelompok Studi Kader (Klasika) menolak pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, pasal-pasal dalam revisi tersebut melemahkan pemberantasan korupsi.

“Kami menolak revisi UU KPK yang telah disahkan pemerintah dan DPR karena merupakan upaya pelemahan KPK,” kata Direktur Klasika Ahmad Mufid melalui siaran persnya, kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya melawan segala bentuk pelemahan terhadap lembaga antikorupsi di Indonesia. Sebaliknya, Klasika mendukung semua bentuk perlawanan dan pemberantasan praktik korupsi demi tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat, baik itu akademisi, pers, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pihak-pihak lain untuk mengawal dan mengawasi roda pemerintahan serta melawan segala bentuk korupsi,” ujarnya.

Kemarin, sejumlah elemen masyarakat sipil dari beberapa organisasi menggelar Aksi Kamisan di Bundaran Tugu Adipura, Enggal, Bandar Lampung. Dalam aksi tersebut, perwakilan massa menaburkan bunga di atas keranda bertuliskan “RIP KPK Bin Reformasi.” Tabur bunga itu sebagai simbol matinya pemberantasan korupsi.(*)

Baca juga Aksi Kamisan, Elemen Masyarakat Sipil Lampung Tuntut Pencabutan Pengesahan RUU KPK


Komentar

Komentar

Check Also

35 Honorer Tak Diupah 7 Bulan, Plt Kepala DKP Lampung: Tak Ada Anggaran

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Makmur Hidayat …