Hasil Penelitian Pelaksanaan JKN Soal Kebutuhan Perempuan-Kesehatan Seksual Reproduksi


DIREKTUR Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengulas hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan Kebutuhan Perempuan dan Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Ulasan itu disampaikan saat acara pembukaan diseminasi hasil penelitian di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 19/9/2019.

Hasil penelitian, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya BPJS Kesehatan, sehingga belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani.

Dia mengatakan, permasalahan defisit dana BPJS serta berbagai kasus penolakan rumah sakit dalam melayani peserta BPJS menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menjadi anggota BPJS kesehatan. Penyebab lain yang muncul adalah minimnya kepatuhan dalam membayar iuran BPJS. Kemudian, pasien kerap kali disuruh membeli obat sendiri, membayar biaya perawatan dan obat. Alasannya, total biaya sudah melebihi paket INA CBGs.

“Masih ada pasien yang disuruh membeli darah, menunggu jadwal operasi berbulan-bulan, dan adanya penolakan rumah sakit dengan alasan kamar penuh,” ujarnya.

Layanan kesehatan perempuan, khususnya pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, seharusnya secara komprehensif ditanggung oleh BPJS. Termasuk, untuk pelayanan preventif, curative, dan rehabilitative. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat tentang konsep dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang dicakup oleh JKN/BPJS relatif bervariasi. Sehingga, banyak perempuan yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Perawatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan serta KB merupakan jenis layangan kesehatan seksual dan reproduksi yang sering diakses. Sedangkan layanan pencegahan dan pemeriksaan kanker payudara, kanker rahim, dan IMS/HIV sedikit sekali diakses oleh perempuan.

“Masalah upaya mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan yang dicakup JKN/BPJS berasal dari faktor internal, di antaranya masih ada budaya malu dan takut diperiksa serta ketidaktahuan bahwa biayanya ditanggung oleh JKN/BPJS,” kata dia.

Faktor eksternal antara lain masih ada pengaruh pengambil keputusan yang bertumpu pada suami atau keluarga lain ketika akan mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Kemudian, tidak adanya daftar atau pemberitahuan jenis-jenis layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan remaja.

“Disamping itu, kurang ramah dan kurang nyaman serta kurang profesional petugas medis dalam memberi layanan kesehatan juga menjadi salah satu faktor eksternal,” ucap Sely.

Semua permasalahan tersebut, lanjutnya, akan menghambat program untuk mengatasi perkawinan usia anak, kehamilan tidak dikehendaki, kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi kurang gizi, bayi atau anak stunting. Lalu, kematian Ibu dan bayi serta kanker rahim.

“Sisa waktu untuk pembenahan masalah masalah ini hanya sepuluh tahun, dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan tiga SDG’s,” kata dia.(*)

Baca juga Damar Gelar Diseminasi Hasil Penelitian Pelaksanaan JKN untuk Kebutuhan Perempuan

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …